ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (Studi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung

RECI, GUNAWAN (2026) ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (Studi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur mekanisme tersebut, khususnya Pasal 5 ayat (3) yang menetapkan alasan-alasan sah pemberhentian perangkat desa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan ini masih berpotensi menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pemahaman regulasi, kepatuhan aparatur, maupun adanya kepentingan subjektif dalam pengambilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, serta meninjaunya dari Perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat sebagai informan. Analisis data dilakukan dengan menilai kesesuaian antara praktik pemberhentian perangkat desa dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah, yang menekankan nilai keadilan (al-‘adl), efektivitas pelaksanaan (nafadz), dan tanggung jawab (mas’uliyyah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Pekon Sumber Rejo pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman regulasi dan potensi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari Perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi kebijakan tersebut telah mengarah pada upaya mewujudkan kemaslahatan, tetapi masih memerlukan penguatan prinsip keadilan dan transparansi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan prinsip pemerintahan yang baik. ABSTRAK The appointment and dismissal of village officials constitute an essential aspect of administering village governance that is professional, transparent, and just. Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 67 of 2017 serves as a legal instrument governing such mechanisms, particularly Article 5 paragraph (3), which stipulates the lawful grounds for dismissing village officials. Nevertheless, in practice, the implementation of this provision still encounters various challenges, including limited understanding of regulations, lack of compliance by village authorities, and the influence of subjective interests in policy-making. This research aims to analyze the implementation of Article 5 paragraph (3) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning the appointment and dismissal of village officials in Pekon Sumber Rejo, Batu Ketulis District, West Lampung Regency, and to examine it from the perspective of siyasah tanfidziyah. This study is a field research employing a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village officials and community members as informants. Data analysis was conducted by examining the conformity between the practice of dismissing village officials and the prevailing statutory regulations, as well as the principles of siyasah tanfidziyah, which emphasize justice (al-‘adl), effectiveness (nafadz), and responsibility (mas’uliyyah). The findings indicate that the implementation of Article 5 paragraph (3) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 in Pekon Sumber Rejo has generally complied with the applicable legal provisions. However, several obstacles remain, particularly limited regulatory understanding and potential subjectivity in decision-making. From the perspective of siyasah tanfidziyah, the implementation reflects an effort to realize public welfare (maslahah), although further reinforcement of justice, transparency, and accountability is necessary to ensure that village governance aligns with Islamic legal values and the principles of good governance.

Actions (login required)

View Item