TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PENGELOLA LAHAN KELAPA SAWIT (Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

AYA, SOPIA (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PENGELOLA LAHAN KELAPA SAWIT (Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Setiap manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Seperti halnya masyarakat pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang melakukan kegiatan Perkebunan kelapa sawit baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain. Masyarakat melakukan kerjasama biasanya dengan pengelola yang sudah dipercayai. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah pada bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap pohon kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap perkebunan kelapa sawit di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan hukum Ekonomi Syari’ah tentang sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap perkebunan kelapa sawit Pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode ini adalah suatu metode dalam hal meneliti status atau sekelompok manusia, objek, dan kondisi suatu sistem dalam pemikiran dan juga suatu kelas, peristiwa dan pada masa sekarang. Penelitian ini juga masuk kedalam jenis penelitian deskriptif atau analisis yang akan menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Pengelola Lahan Kelapa Sawit di Pekontanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan pada sisitem Kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dan pengelola lahan bahwa disepakati di awal perjanjian pembagian hasilnya yaitu 60:40. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang melakukan kerjasama pada saat perjanjian berlangsung terjadi sebuh masalah Ketika harga sawit turun pembagian hasil berubah menjadi 50:50 kesepakatan tersebut terjadi di Tengah perjanjian berlangsung. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah dalam bentuk akad yang digunakan di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu akad lisan. Seperti halnya masyarakat Pekon Tanjung Raya melakukan kerjasama Musaqoh berdasarkan adat yang berlaku di masyarakat, dan itu di benarkan/boleh (mubah). Hanya ketika pengelola tidak memenuhi kewajibannya, maka penjanjian tersebut manjadi fadid (rusak). ABSTRACT Every human being always needs help from others. Similarly, the community of Tanjung Raya Hamlet, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency, carries out oil palm plantation activities either on their own or by entrusting them to other people. They usually collaborate with managers they already trust. This research is motivated by problems in the form of agreements made by both parties, which are only oral and have become a customary practice of the local community. The study aims to understand the profit-sharing system between landowners and oil palm cultivators in oil palm plantations of Tanjung Raya Hamlet, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency, as well as to explore the perspective of Islamic Economic Law on this profit-sharing system. The research method used is qualitative descriptive. This method examines the status or group of people, objects, and conditions of a system in current thought, events, and circumstances. This study also falls under descriptive research or analysis that explains the review of Islamic Economic Law regarding the ProfitSharing System Between Plantation Owners and Oil Palm Land Managers in Tanjung Raya Hamlet, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency. Based on the research results, it can be concluded that in the profit-sharing cooperation system between plantation owners and land managers, the profit distribution ratio agreed upon at the beginning of the agreement was 60:40. However, based on interviews with collaborating parties, a problem arose during the agreement period: when palm oil prices fell, the profit distribution ratio was changed to 50:50. From the perspective of Islamic Economic Law, the type of agreement used in Tanjung Raya Hamlet, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency is an oral contract. Like other communities in the hamlet, they practice Musaqoh based on local customs, which is permissible (mubah). Only when the manager fails to fulfill their obligations does the agreement become fadid (invalid/void).

Actions (login required)

View Item