TINJAUAN FIQIH SIYĀSAH TERHADAP EFEKTIVITAS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATASI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

AHMAD, HAMZAH (2026) TINJAUAN FIQIH SIYĀSAH TERHADAP EFEKTIVITAS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATASI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Bawaslu berwenang dalam menerima laporan pelanggaran pemilu, memeriksa dan mengkaji laporan pelanggaran pemilu, menindak dan memberi sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Pelanggaran administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan asas asas hukum prosedural dan dengan demikian pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk kedalam bentuk pelanggaran prosedur hukum. Sedangkan objek pelanggaran administratif pemilu menyangkut “administrasi” pelaksanaan pemilu. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyāsah Terhadap Efektivitas Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori implementasi kewenangan serta dua prinsip dalam Fiqih Siyāsah Tanfidziyah, yaitu prinsip al-„adl dan prinsip maṣlaḥah mursalah. Prinsip al-‘adl menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan objektivitas dalam setiap keputusan Bawaslu, sedangkan prinsip maṣlaḥah mursalah menekankan bahwa tindakan dan kebijakan Bawaslu harus memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat, menjaga ketertiban pemilu, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kedua prinsip ini menjadi dasar analisis dalam menilai kualitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Bawaslu cukup efektif dalam menangani tugasnya terutama dalam fungsi pencegahan pelanggaran administrasi pemilu. efektifitas ini terlihat dari beberapa poin utama, bawaslu aktif menemukan pelanggaran baik melalui tinjauan pengawas, bawaslu telah menangani berbagai jenis pelanggaran pada pemilu 2024 terutama pada pelanggaran administrasi pemilu 2024, temuan-temuan pelanggaran tidak hanya berhenti dibawaslu, melainkan diteruskan sebagai rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Bawaslu berperan penting dalam menjaga integritas pemilu dengan mengidentifikasi, memperoses, dan merekomendasikan sanski terhadap pelanggaran untuk memastikan keadilan dalam hasil pemilihan pemilu. Tinjauan Fiqih Siyāsah Terhadap Efektivitas Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum islam sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan kemaslahatan umatnya tertulis pada data-data yang telah ditemukan pada saat penelitian dengan tujuan dalam menjaga kedaulatan hukum Indonesia dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu , serta bisa dikatakan sudah sesuai dengan konsep fiqh siyāsah. Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Pelanggaran Administrasi, Fiqih Siyāsah .ivABSTRACT The Election Supervisory Agency (Bawaslu) is authorized to receive reports of election violations, examine and review them, and take action against and impose sanctions for election violations. Administrative violations are essentially related to violations of procedural legal rules and principles, and therefore, violations of procedures and mechanisms are considered procedural violations. The object of administrative election violations concerns the "administration" of election implementation. The research problem formulation in this study is: How Effective is Bawaslu's Authority in Handling Election Administration Violations and How Does Fiqh Siyāsah Review the Effectiveness of Bawaslu's Authority in Handling Election Administration Violations? This research uses a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observation, and documentation studies. The theoretical framework used includes the theory of the implementation of authority and two principles in Tanfidziyah Fiqh Siyāsah: the principle of al-'adl and the principle of maṣlaḥah mursalah. The principle of al-'adl emphasizes the importance of justice, equality, and objectivity in every Bawaslu decision, while the principle of maṣlaḥah mursalah emphasizes that Bawaslu's actions and policies must provide broader benefits to the community, maintain order in elections, and strengthen public trust in the democratic process. These two principles serve as the basis for analyzing the quality of Bawaslu's implementation of its authority. Based on the research results, it can be concluded that: Bawaslu is quite effective in handling its duties, especially in the function of preventing election administration violations. This effectiveness can be seen from several main points, Bawaslu actively finds violations through supervisory reviews, Bawaslu has handled various types of violations in the 2024 election, especially in the 2024 election administration violations, the findings of violations do not just stop Bawaslu, but are forwarded as recommendations to the KPU for follow-up. Bawaslu plays an important role in maintaining election integrity by identifying, processing, and recommending sanctions for violations to ensure fairness in election results. Review of Fiqh Siyāsah on the Effectiveness of Bawaslu's Authority in Handling Election Administration Violations in carrying out its duties and functions in accordance with Islamic law as the executor of the ruler's obligations in providing sanctions and the benefit of his people is written in the data that has been found during the research with the aim of maintaining Indonesia's legal sovereignty in implementing election laws and regulations, and can be said to be in accordance with the concept of fiqh siyāsah ABS

Actions (login required)

View Item