IMPLEMENTASI PASAL 42 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN PEKON PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH SYAR‘IYYAH (Studi di Pekon Campang Tiga Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat)

IRFAN, PERMANA PUTRA (2026) IMPLEMENTASI PASAL 42 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN PEKON PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH SYAR‘IYYAH (Studi di Pekon Campang Tiga Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan kepala desa atau peratin merupakan manifestasi demokrasi lokal di Indonesia yang harus selaras dengan prinsip hukum dan kemaslahatan umat, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon yang menegaskan bahwa pemilihan peratin harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Namun, dalam praktiknya di Pekon Campang Tiga, Kabupaten Lampung Barat, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi kualitas pelaksanaan pemilihan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, pengaruh hubungan kekeluargaan, fanatisme, serta kurangnya pemahaman politik masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon di Pekon Campang Tiga? Dan Bagaimana perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah Syar‘iyyah terhadap implementasi Pasal 42 tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 42 serta menganalisisnya dalam perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah Syar‘iyyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 13 narasumber yang terdiri dari 3 calon peratin, 3 tim sukses, 6 masyarakat pemilih, dan 1 ketua panitia pemilihan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fiqh siyāsah, jurnal, buku, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap editing, organising, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 42 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan asas LUBERJURDIL. Asas langsung dan rahasia telah terlaksana secara optimal, sedangkan asas umum, bebas, jujur, dan adil telah diterapkan namun belum sepenuhnya optimal secara substantif. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial seperti rendahnya partisipasi masyarakat, pengaruh hubungan kekeluargaan, fanatisme pendukung, serta perbedaan kekuatan antar calon yang memengaruhi objektivitas pemilih. Dari perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah Syar‘iyyah yang dikaitkan dengan QS. An-Nisā’ ayat 58–59 serta hadis tentang amanah kepemimpinan, pelaksanaan pemilihan peratin di Pekon Campang Tiga telah mencerminkan prinsip-prinsip syariat secara formal, seperti amanah, keadilan, kebebasan, dan ketaatan terhadap aturan. Namun, secara substantif belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai amanah dan tanggung jawab dalam kepemimpinan belum sepenuhnya terinternalisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran politik masyarakat, penguatan nilai kejujuran dan keadilan, serta pengawasan yang lebih efektif agar pelaksanaan pemilihan peratin ke depan tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat ABSTRACT The election of a village head or Peratin represents a form of local democracy in Indonesia that must align with legal principles and public welfare, as stipulated in Article 42 of the West Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning Pekon Governance, which states that the election must be conducted based on the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair (LUBERJURDIL). However, in practice in Campang Tiga Village, West Lampung Regency, several challenges still affect the quality of the election process, such as low community participation, the influence of kinship ties, voter fanaticism, and limited political awareness among the community, most of whom are farmers. Based on this background, the research questions are: How is the implementation of Article 42 of the West Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 in Campang Tiga Village? and How is the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah Syar‘iyyah on the implementation of Article 42 in Campang Tiga Village? This study aims to examine the implementation of Article 42 and analyze it from the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah Syar‘iyyah. This research employs a field research design using a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with 13 informants, consisting of 3 Peratin candidates, 3 campaign team members, 6 voters, and 1 head of the election committee. Secondary data were collected from regional regulations, fiqh siyasah literature, journals, books, and related documents. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation, which were then processed through editing, organizing, and analysis to draw conclusions. The results show that the implementation of Article 42 has generally been carried out well and in accordance with the LUBERJURDIL principles. The principles of direct and confidential voting have been implemented optimally, while the principles of general, free, honest, and fair elections have been applied but are not yet fully optimal in substance. This is influenced by social factors such as low voter participation, kinship influence, supporter fanaticism, and unequal influence among candidates, which affect voter objectivity. From the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah Syar‘iyyah, as related to QS. An-Nisā’ verses 58–59 and the hadith on leadership responsibility, the implementation of the Peratin election in Campang Tiga Village reflects Islamic principles formally, such as trustworthiness (amanah), justice, freedom, and obedience to rules. However, substantively, it has not been fully optimal due to the influence of social and cultural factors. This indicates that the values of trustworthiness and responsibility in leadership have not been fully internalized. Therefore, it is necessary to improve political awareness, strengthen values of honesty and justice, and enhance supervision to ensure that future elections not only comply with legal standards but also reflect Islamic principles in achieving public welfare.

Actions (login required)

View Item