IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)

IKHSAN, NUR FATONI (2026) IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjamin kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis. Pemerintah Kabupaten Mesuji menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang dalam Pasal 21 ayat (4) mengatur larangan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan sungai. Namun dalam praktiknya, aktivitas penambangan pasir tanpa izin di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji masih berlangsung dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta ketenteraman masyarakat. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai efektivitas implementasi peraturan daerah serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyāsah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Labuhan Batin, serta melalui observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum positif dan perspektif Fiqh Siyāsah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 di Desa Labuhan Batin belum berjalan optimal. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan kewenangan pemerintah desa, tekanan ekonomi masyarakat, lemahnya konsistensi penindakan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Dalam perspektif Fiqh Siyāsah, ketentuan tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan lingkungan, namun penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai Siyāsah Syar„iyyah karena belum didukung penegakan hukum yang tegas, adil, dan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. ABSTRACT Public peace and order constitute fundamental aspects of regional governance to ensure a safe and harmonious community life. The Government of Mesuji Regency enacted Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Public Peace and Order, in which Article 21 paragraph (4) regulates the prohibition of activities that have the potential to pollute and damage river environments. However, in practice, illegal sand mining activities in Labuhan Batin Village, Way Serdang District, Mesuji Regency, are still ongoing and have caused environmental damage as well as disturbances to public order. This condition raises legal concerns regarding the effectiveness of the regulation‟s implementation and its conformity with the principles of Fiqh Siyāsah. This study is a field research employing a qualitative approach. Data were collected through interviews with village officials, community leaders, and residents of Labuhan Batin Village, as well as through observation and documentation. The data were analyzed descriptively and analytically by linking field findings with positive law provisions and the perspective of Fiqh Siyāsah. The results indicate that the implementation of Article 21 paragraph (4) of Regional Regulation of Mesuji Regency Number 4 of 2020 in Labuhan Batin Village has not been optimal. The main obstacles include limited authority of the village government in law enforcement, economic pressures faced by the community, inconsistent enforcement measures, and lack of coordination among related institutions. From the perspective of Fiqh Siyāsah, the provision is in line with the principles of public welfare and environmental protection; however, its implementation has not fully reflected the values of Siyāsah Syar„iyyah, as it has not been supported by firm and fair law enforcement as well as sustainable community economic empowerment policies.

Actions (login required)

View Item