ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TALANGAN MODAL OLEH PENGEPUL KOPI DAN DAMPAKNYA PADA PENENTUAN HARGA JUAL (Studi di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung)

ROSI, WILIYANDA (2026) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TALANGAN MODAL OLEH PENGEPUL KOPI DAN DAMPAKNYA PADA PENENTUAN HARGA JUAL (Studi di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Petani kopi di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh talangan modal untuk kebutuhan perawatan lahan. Padahal, perawatan lahan merupakan faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan panen serta berpengaruh terhadap kualitas kopi. Dalam kondisi tersebut, praktik talangan modal oleh Pengepul Kopi menjadi salah satu solusi yang berkembang di tengah masyarakat. Talangan modal ini umumnya diberikan kepada petani untuk membantu biaya perawatan kebun dengan kewajiban berupa penjualan hasil panen kopi kepada pihak pemberi talangan modal. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap penentuan Harga Jual serta kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik talangan modal oleh pengepul kopi dalam penentuan harga jual, bagaimana dampak dari praktik tersebut terhadap penentuan harga jual hasil panen petani, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik talangan modal oleh pengepul kopi beserta dampaknya terhadap penentuan harga jual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik talangan modal oleh pengepul kopi di kecamatan batu brak, untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut terhadap penentuan harga jual hasil panen petani, serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik talangan modal oleh pengepul kopi beserta dampaknya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap petani dan pengepul kopi di Kecamatan Batu Brak, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum Islam.Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan mem bandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan akad dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik talangan modal oleh pengepul kopi di Kecamatan Batu Brak dilakukan dengan memberikan modal berupa uang atau barang kepada petani sebelum masa panen, dengan pengembalian sesuai jumlah yang diterima tanpa tambahan. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan, serta diikuti dengan kewajiban bagi petani untuk menjual hasil panennya kepada pengepul, sehingga tidak hanya berbentuk utang piutang, tetapi juga berkaitan dengan pemasaran hasil panen. Praktik ini mempengaruhi penentuan harga jual, di mana harga tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, melainkan dipengaruhi oleh kesepakatan antara petani dan pengepul, dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar, kualitas, dan biaya produksi. Meskipun demikian, praktik ini dilakukan atas dasar kerelaan dan masih berada dalam batas kewajaran, serta memberikan kemaslahatan dalam mendukung keberlangsungan ekonomi petani. Dalam perspektif hukum Islam, praktik talangan modal pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk tolong-menolong, namun adanya syarat kewajiban menjual hasil panen menyebabkan akad qardh tidak lagi murni dan berpotensi mengandung unsur yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Adapun dari sudut pandang maqāṣid al-syarī‘ah, praktik ini dapat diterima selama lebih banyak memberikan kemaslahatan dibandingkan mafsadah, terutama dalam menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat ABSTRACT Coffee farmers in Batu Brak District, West Lampung Regency, still face difficulties in obtaining working capital for land maintenance, even though proper maintenance is a crucial factor in determining both the success of the harvest and the quality of coffee. In this context, the practice of advance financing (talangan modal) provided by coffee collectors has emerged as an alternative solution within the community. This financing is generally given to farmers to support plantation maintenance costs, with the obligation to sell their coffee harvest to the collectors who provide the capital. This practice raises questions regarding its impact on price determination and its position from the perspective of Islamic law. This study aims to examine the practice of advance financing by coffee collectors in determining selling prices, to analyze its impact on the selling price of farmers’ harvests, and to evaluate the practice from the perspective of Islamic law. This research employs a field research method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and observations involving coffee farmers and collectors in Batu Brak District, while secondary data were collected from relevant documents and Islamic legal literature. Data were analyzed using a descriptive-comparative method by comparing field practices with concepts in Islamic law. The results show that advance financing is provided in the form of money or goods before the harvest period, with repayment equal to the amount received without additional charges. The relationship is based on trust and informal agreements, accompanied by a moral obligation for farmers to sell their harvest to the collectors. Thus, the practice is not only a debt relationship but also relates to the marketing of agricultural products. This arrangement influences the determination of selling prices, which do not fully follow market mechanisms but are shaped by agreements between farmers and collectors, while still considering market conditions, product quality, and production costs. Although the practice is conducted based on mutual consent and remains within reasonable limits, it contributes to the sustainability of farmers’ economic activities. From the perspective of Islamic law, such financing is fundamentally permissible as a form of mutual assistance; however, the obligation to sell the harvest indicates that the qardh contract is no longer purely benevolent and may contain elements that are not fully aligned with Sharia principles. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah, the practice may be considered acceptable as long as it generates greater benefits (maṣlaḥah) than harm (mafsadah), particularly in sustaining the economic well-being of the community.

Actions (login required)

View Item