MURIA, ALDI PRATAMA (2026) IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (1MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Merupakan hak yang ada pada hakekat dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap lapisan masyarakat demi terwujudnya perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan pula mengenai hak dasar manusia yang meliputi; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak anak menjadi salah satu hak dasar manusia yang harus diberikan kepada masyarakat khususnya anak. Anak merupakan seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin kemajuan dan eksistensi bangsa pada masa selanjutnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana implementasi Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Tanggamus? (2) bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Tanggamus?. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode analisis kualitatif dan metode berfikir Induktif. Sumber data primer diperoleh dari observasi, dan wawancara, Data Sekunder diperoleh dari, jurnal, majalah dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak, telah di laksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal. ABSTRACK Human Rights, as stipulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, are rights inherent in and inherent to human beings as creatures of God Almighty. These rights must be respected, upheld, and protected by the state, law, government, and all levels of society to ensure the protection of human dignity. The law also emphasizes basic human rights, including the right to life, the right to family and procreation, the right to selfdevelopment, the right to justice, the right to personal freedom, the right to security, the right to welfare, the right to participate in government, women's rights, and children's rights. Children's rights are one of the basic human rights that must be granted to society, especially children. A child is anyone under 18 years of age, including children still in the womb. Children play a crucial role in ensuring the nation's progress and future existence. The problem formulation in this study is (1) how is the implementation of Article 7 paragraph 1 of the Tanggamus Regency Regional Government Regulation Number 51 of 2019 concerning the Implementation of Child-Friendly Districts/Cities in Tanggamus Regency? (2) What is the view of fiqh siyasah regarding the implementation of Article 7 paragraph (1) of the Tanggamus Regency Regional Government Regulation Number 51 of 2019 concerning the Implementation of Child-Friendly Districts/Cities in Tanggamus Regency? The type of research conducted is field research (field research) with qualitative analysis methods and inductive thinking methods. Primary data sources were obtained from observations and interviews, Secondary Data were obtained from journals, magazines and articles relevant to this research. Based on the results of the research that has been conducted, it is concluded that the implementation of the Tanggamus Regency Regional Regulation Number 51 of 2019 concerning the Implementation of Child-Friendly Districts has been carried out in accordance with applicable policies, but has not been fully maximized.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 13 May 2026 08:07 |
| Last Modified: | 13 May 2026 08:07 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/43848 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


