ANALISIS SIYASAH TANFIZIYYAH TERHADAP TINDAKAN PENGGUSURAN DI DESA SABAH BALAU DAN KELURAHAN SUKARAME BARU OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI LAMPUNG

CAHYADI, BIN Suhaiman (2026) ANALISIS SIYASAH TANFIZIYYAH TERHADAP TINDAKAN PENGGUSURAN DI DESA SABAH BALAU DAN KELURAHAN SUKARAME BARU OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI LAMPUNG. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung terhadap masyarakat yang menempati lahan aset pemerintah di Desa Sabah Balau dan Kelurahan Sukarame Baru. Penggusuran tersebut dilakukan dalam rangka penertiban aset daerah yang dinilai telah digunakan tanpa dasar hukum yang sah. Namun dalam praktiknya, tindakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena sebagian warga telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan penggusuran oleh Dinas BPKAD Provinsi Lampung serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Siyasah Tanfiziyyah Rumusan masalah pada penelitian ini Adalah 1) Bagaimana Praktik Terhadap Tindakan Penggusuran Di Desa Sabah Balau Dan Kelurahan Sukarame Baru Oleh Dinas BPKAD Provinsi Lampung ? 2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Tindakan Penggusuran Di Desa Sabah Balau Dan Kelurahan Sukarame Baru Oleh Dinas BPKAD Provinsi Lampung . Adapaun Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari aparat pemerintah dan masyarakat terdampak, sedangkan sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penggusuran dilakukan berdasarkan dasar hukum pengamanan aset pemerintah daerah serta kebijakan penertiban bangunan liar. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang menempati lahan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa kurangnya solusi alternatif bagi masyarakat, seperti relokasi yang layak dan kompensasi yang adil, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfiziyyah, tindakan penggusuran pada dasarnya diperbolehkan selama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dan melindungi aset negara sebagai amanah rakyat. Akan tetapi, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip keadilan (‘adl), kemanusiaan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Kebijakan penggusuran seharusnya tidak hanya berlandaskan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan agar tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan penggusuran oleh Dinas BPKAD Provinsi Lampung secara hukum dapat dibenarkan, namun dalam perspektif Siyasah Tanfiziyyah perlu adanya perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan, terutama dalam pemberian solusi yang adil dan manusiawi kepada masyarakat terdampak. ABSTRACT This study examines the evictions carried out by the Lampung Province Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) against residents occupying government-owned land in Sabah Balau Village and Sukarame Baru Village. The evictions were carried out to regulate regional assets deemed to have been used without a legal basis. However, in practice, these actions have generated both pros and cons within the community because some residents have occupied the land for decades. This study aims to determine the implementation of evictions by the Lampung Province BPKAD and analyze them from a Siyasah Tanfiziyyah perspective. The research questions are: 1) How are evictions handled by the Lampung Province BPKAD in Sabah Balau Village and Sukarame Baru Village? 2) What is the Siyasah Tanfiziyyah perspective on evictions by the Lampung Province BPKAD? The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Primary data sources were obtained from government officials and affected communities, while secondary data sources came from laws and regulations, books, journals, and relevant literature. The research results indicate that the evictions were carried out based on the legal basis of securing local government assets and policies to regulate illegal buildings. The government has conducted outreach and data collection with residents occupying the land. However, in its implementation, obstacles remain, including the lack of alternative solutions for the community, such as adequate relocation and fair compensation, leading to dissatisfaction and social conflict. From the perspective of Siyasah Tanfiziyyah, evictions are essentially permissible as long as they aim to safeguard the public interest (maslahah ‘ammah) and protect state assets as a trust for the people. However, their implementation must prioritize the principles of justice (‘adl), humanity, and the government's responsibility to the people. Eviction policies should not only be based on formal legal aspects but also consider social and humanitarian aspects to avoid greater harm to the community. Thus, this study concludes that the evictions carried out by the Lampung Province Regional Development Planning Agency (BPKAD) are legally justifiable. However, from a Siyasah Tanfiziyyah perspective, improvements in the implementation mechanism are needed, particularly in providing just and humane solutions to affected communities.

Actions (login required)

View Item