PINANGAN YANG DI BATALKAN SECARA SEPIHAK AKIBAT KAWIN PAKSA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Desa Sindang Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

SITI, AISAH (2026) PINANGAN YANG DI BATALKAN SECARA SEPIHAK AKIBAT KAWIN PAKSA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Desa Sindang Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pembatalan pinangan secara sepihak akibat kawin paksa yang masih terjadi di Desa Sindang Sari, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Praktik tersebut dipengaruhi oleh dominasi orang tua, faktor ekonomi seperti utang piutang, serta tekanan sosial dan kesalahpahaman dalam masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak dalam pernikahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik pinangan akibat kawin paksa di Desa Sindang Sari? dan (2) bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pembatalan pinangan secara sepihak akibat kawin paksa?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinangan akibat kawin paksa serta menganalisis pembatalan pinangan tersebut dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Research) dengan teknik wawancara dan dokumentasi terhadap dua pasangan yang mengalami pembatalan pinangan akibat kawin paksa, serta didukung oleh data sekunder berupa literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin paksa di Desa Sindang Sari terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu paksaan karena faktor ekonomi (utang piutang) dan paksaan karena tekanan sosial serta psikologis, seperti tuduhan kehamilan tanpa bukti. Pembatalan pinangan dilakukan sebelum akad nikah sebagai bentuk penolakan terhadap paksaan tersebut. Meskipun menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan moral, pembatalan ini berfungsi sebagai upaya menghindari kemudaratan di masa depan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembatalan pinangan secara sepihak akibat kawin paksa dapat dibenarkan dalam perspektif sosiologi hukum, karena merupakan bentuk respons individu terhadap tekanan sosial yang bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam pernikahan. Fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan sosial dari nilai kolektif menuju penghargaan terhadap hak individu dalam menentukan pasangan hidup. ABSTRACT This research is motivated by the phenomenon of unilateral engagement cancellation due to forced marriage that still occurs in Sindang Sari Village, Banjit District, Way Kanan Regency. This practice is influenced by parental dominance, economic factors such as debt issues, as well as social pressure and misunderstandings within the community. This condition is contrary to Islamic legal principles that emphasize mutual consent in marriage. The problems of this research are: (1) how the practice of engagement under forced marriage occurs in Sindang Sari Village, and (2) how the sociological legal perspective views unilateral engagement cancellation due to forced marriage. The objective of this study is to identify the practice of engagement under forced marriage and to analyze unilateral engagement cancellation from the perspective of legal sociology.This research is an empirical legal study with a qualitative descriptive approach. The data were collected through field research using interviews and documentation involving two couples who experienced engagement cancellation due to forced marriage, supported by secondary data from literature and relevant documents. The findings show that forced marriage practices in Sindang Sari Village occur in two main forms: economic coercion (debtrelated marriages) and social-psychological pressure, such as unfounded pregnancy allegations. Engagement cancellations were carried out before the marriage contract as a form of rejection of such coercion. Although it causes social, psychological, and moral impacts, the cancellation serves as an effort to prevent greater harm in the future. The conclusion of this study is that unilateral engagement cancellation due to forced marriage can be justified in the perspective of legal sociology, as it represents an individual response to social pressure that contradicts the principle of mutual consent in marriage. This phenomenon also reflects a social change from collective norms toward greater recognition of individual rights in choosing a life partner.

Actions (login required)

View Item