TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 5PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR1 TAHUN 2013

SIGIT, EKA SAPUTRA (2026) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 5PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR1 TAHUN 2013. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung, termasuk di lingkungan RT 13 LK I Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Program penanggulangan yang seharusnya dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan berbagai unsur masyarakat pada praktiknya belum menjangkau seluruh elemen secara merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013, khususnya Pasal 5 tentang pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan masyarakat RT 13 LK I Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Populasi penelitian berjumlah 117 orang, dengan 11 orang dipilih sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari 4 staf Dinas Kesehatan dan 7 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, a) pemerintah telah melaksanakan beberapa program, seperti komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelayanan tes HIV di fasilitas kesehatan, serta surveilans pada kelompok berisiko. Namun, pelaksanaannya belum menjangkau sektor dunia usaha dan organisasi masyarakat secara merata. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat dan masih kuatnya stigma terhadap HIV/AIDS menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan masih terbatas. b) Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 pada dasarnya telah sejalan dengan konsep siyasah syar‟iyyah yang berorientasi pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs), namun pelaksanaannya belum optimal terutama dalam pemerataan edukasi dan koordinasi lintas sektor. ABSTRACT The issue of HIV/AIDS remains a public health challenge in Lampung Province, including in RT 13 LK I Sukabumi Sub-district, Bandar Lampung City. Prevention and control programs that should be implemented in an integrated manner and involve various community elements have not yet reached all sectors of society evenly. This condition indicates a gap between policy norms and their actual implementation in the field. This study aims to analyze the implementation of the HIV/AIDS prevention and control policy based on the Lampung Provincial Regulation Number 1 of 2013, particularly Article 5 concerning the implementation of prevention and control programs. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. The research was conducted at the Lampung Provincial Health Office and among the community of RT 13 LK I Sukabumi Subdistrict, Bandar Lampung City. The population consisted of 117 people, with 11 participants selected as samples using purposive sampling, including 4 staff members from the Provincial Health Office and 7 community members. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using qualitative analysis. The results show that the government has implemented several programs, such as communication, information, and education (KIE), HIV testing services in health facilities, and surveillance among highrisk groups. However, these programs have not yet reached the business sector and community organizations evenly. In addition, low public understanding and persistent stigma toward HIV/AIDS have limited community participation in prevention programs. The implementation of Article 5 of Lampung Provincial Regulation Number 1 of 2013 is generally in line with the concept of siyasah syar‟iyyah, which emphasizes the protection of life (hifz al-nafs). Nevertheless, its implementation has not been fully optimal, particularly in terms of equitable public education and cross-sectoral coordination.

Actions (login required)

View Item