ANALISIS SIY̅SAH TANFIZIYYAH TERHADAP PENERBITAN SURAT IZIN BESUK TAHANAN DALAM IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR239/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG PETUNJUKTEKNIS ADMINISTRASI PERKARA PIDANA TERPADUSECARA ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan)

DIYAH, KUMALA PUTRI (2026) ANALISIS SIY̅SAH TANFIZIYYAH TERHADAP PENERBITAN SURAT IZIN BESUK TAHANAN DALAM IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR239/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG PETUNJUKTEKNIS ADMINISTRASI PERKARA PIDANA TERPADUSECARA ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan surat izin besuk tahanan dalam implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Studi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan sistem elektronik (e-Berpadu) dalam pelayanan izin besuk tahanan serta kesesuaiannya dengan prinsipprinsip pemerintahan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian lapangan untuk melihat secara langsung praktik penerbitan surat izin besuk tahanan berbasis elektronik, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan aparatur pengadilan dan pihak terkait serta studi dokumentasi. Adapun peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022, serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, digunakan sebagai acuan dalam memahami kerangka hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat izin besuk tahanan melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencerminkan nilai-nilai2 siyasah tanfidziyyah, seperti kemaslahatan (maslahah), keadilan (‘adl), efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan publik. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala yang signifikan, antara lain rendahnya tingkat penggunaan layanan elektronik oleh masyarakat, keterbatasan akses terhadap perangkat dan jaringan internet, serta rendahnya literasi digital. Selain itu, masyarakat masih cenderung menggunakan prosedur konvensional dengan datang langsung ke pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan modernisasi dan efisiensi layanan peradilan berbasis elektronik belum sepenuhnya tercapai. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan umum karena manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan publik. ABSTRACT : This study aims to analyze the issuance of prisoner visitation permits in the implementation of the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 239/KMA/SK/VIII/2022 concerning Technical Guidelines for Integrated Electronic Criminal Case Administration, viewed from the perspective of siyasah tanfidziyyah. This research was conducted at the Kalianda District Court Class IB, South Lampung Regency, focusing on the effectiveness of the electronic system (e-Berpadu) in providing prisoner visitation permit services and its conformity with the principles of governance in Islam. This study employs a qualitative research method with an empirical juridical approach. The research focuses on field data to examine the actual implementation of electronic-based prisoner visitation permits through interviews with court officials and related parties, as well as documentation studies. Relevant legal instruments, particularly Supreme Court Regulation Number 8 of 2022, the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 239/KMA/SK/VIII/2022, and Article 20 of Government Regulation Number 27 of 1983, are used as references to understand the applicable legal framework. The results indicate that the implementation of prisoner visitation permits through the e3 Berpadu system at the Kalianda District Court Class IB has generally been carried out in accordance with applicable provisions and reflects the values of siyasah tanfidziyyah, such as public welfare (maslahah), justice („adl), efficiency, and transparency. However, several significant obstacles remain, including the low level of public utilization of electronic services, limited access to devices and internet networks, and low digital literacy. In addition, the public still tends to prefer conventional procedures by visiting the court directly. These conditions indicate that the goals of modernization and efficiency in electronic-based judicial services have not been fully achieved. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the implementation of this policy has not fully realized the principle of public welfare, as its benefits have not been evenly distributed. Therefore, optimization efforts are needed through improving human resource capacity, strengthening technological infrastructure, and conducting continuous public outreach to ensure that this policy can be implemented effectively, fairly, and in accordance with the objectives of Islamic law in achieving public welfare.

Actions (login required)

View Item