TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN DAN KEDUDUKAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PASAL 1 ANGKA 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Negara Batin II Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

Muhammad, Iqbal Arkhab (2026) TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN DAN KEDUDUKAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PASAL 1 ANGKA 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Negara Batin II Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta meninjaunya dari perspektif fikih siyasah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Negara Batin II, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunak an metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran dan kedudukan BPD telah diatur secara jelas sebagai lembaga permusyawaratan desa yang memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah desa serta menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, secara empiris pelaksanaan peran tersebut di Desa Negara Batin II belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD, lemahnya fungsi pengawasan, serta pelaksanaan musyawarah yang belum berjalan secara substantif dan cenderung bersifat formalitas. Fungsi legislasi dan pengawasan belum dilakukan secara mendalam, dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat belum terstruktur dengan baik. Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, kedudukan BPD secara normatif telah sejalan dengan konsep Ahlul Halli wal ‗Aqdi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan peran BPD belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip fikih siyasah, seperti syura, amanah, keadilan, dan hisbah. Prinsip syura belum berjalan optimal, fungsi pengawasan belum maksimal, serta representasi kepentingan masyarakat masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas BPD agar mampu menjalankan perannya secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai fikih siyasah. ABSTRACT This study aims to analyze the role and position of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) in the formulation of Village Regulations based on Article 1 Number 4 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and to examine it from the perspective of Islamic political jurisprudence (fiqh siyasah). The research was conducted in Negara Batin II Village, Sungkai Utara District, North Lampung Regency, using a qualitative research method with normative juridical and empirical approaches. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using descriptiveanalytical methods. The results of the study indicate that normatively, the role and position of the BPD are clearly regulated as a village consultative institution with equal standing to the village government, carrying out legislative, supervisory, and aspirational functions. However, empirically, the implementation of these roles in Negara Batin II Village has not been optimal. This condition is influenced by limited human resource capacity of BPD members, weak supervisory functions, and deliberative processes that tend to be formalistic rather than substantive. Legislative and supervisory functions are not conducted comprehensively, and mechanisms for absorbing community aspirations remain unstructured. From the perspective of fiqh siyasah, the normative position of the BPD aligns with the concept of Ahlul Halli wal „Aqdi. Nevertheless, in practice, the role of the BPD has not fully reflected the principles of Islamic governance, particularly syura (deliberation), amanah (trustworthiness), justice, and hisbah (oversight). The principle of syura has not been optimally implemented, supervisory functions remain weak, and community representation is insufficient. Therefore, strengthening the institutional capacity of the BPD is necessary to ensure effective performance in accordance with both positive law and the principles of fiqh siyasah.

Actions (login required)

View Item