ANALISIS SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (Studi Di Dinas Kesahatan Kabupaten Pringsewu)

RIZA, HERSA ALFRIZAL (2026) ANALISIS SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (Studi Di Dinas Kesahatan Kabupaten Pringsewu). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular berbasis lingkungan yang kerap memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) karena penularannya berlangsung cepat dan dapat menyebabkan kematian. Jumlah penderita DBD di Kabupaten Pringsewu di tahun 2024 naik secara signifikan terhitung 723 kasus dan 3 orang meninggal. Di tahun 2025 ini khususnya per bulan Oktober ditemukan kasus Demam Berdarah sebanyak 437 kasus dan 1 Kematian. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, ataukah telah dilaksanakan tetapi memiliki hambatan atau tidak dijalankan sama sekali. Adapun Rumusan Masalah penelitian ini adalah, bagaimana tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan DBD berdasarkan peraturan daerah kabupaten Pringsewu nomor 1 tahun 2021 tentang penanggulangan penyakit menular dan bagaimana analisis siyāsah tanfīẓiyyah terhadap tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan DBD berdasarkan peraturan daerah kabupaten Pringsewu nomor 1 tahun 2021 tentang penanggulangan penyakit menular. Teori yang digunakan ialah siyāsah tanfīẓiyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (field research). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Informan penelitian ini ialah sub koordinator bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular Dinas Kesehatan, pemegang program DBD Puskesmas Wates, dan 4 warga Parerejo. Serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular saat ini menunjukan hasil yang cukup optimal. Namun dalam pelaksanaannya berbagai halangan seperti, pelaksanaan fogging focus yang memiliki tekanan secara politis, tekanan dari luar, anggaran yang cukup mahal, dan kurang dalam menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan PSN dan belum terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM seperti melalui bimbingan dan pelatihan yang disebabkan oleh anggaran. Siyāsah tanfīẓiyyah terhadap Tanggung jawab Dinas Keshetan dalam upaya penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular yaitu menunjukan bahwa tanggung jawab Dinas Kesehatan telah berjalan sesuai dengan teori fiqh Siyāsah dan siyāsah tanfīẓiyyah. Dinas Kesehatan telah mewujudkan prinsip-prinsip fiqh Siyāsah yaitu prinsip asy-syu‘arā’ (Musyawarah), prinsip al-adl (Keadilan), prinsip al-musāwāh (Persamaan), prinsip amānah (Tanggung Jawab), dan prinsip amar ma‘ruf nahi munkar meskipun dalam pelaksanaannya dinilai belum optimal sepenuhnya. ABSTRACT Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an environmentally based infectious disease that often triggers Extraordinary Events (KLB) due to its rapid transmission and potential to cause death. The number of DHF cases in Pringsewu Regency in 2024 increased significantly, reaching 723 cases with 3 deaths. In 2025, particularly as of October, 437 cases of Dengue Fever and 1 death were recorded. This study was conducted to examine whether Article 10 of Pringsewu Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Control of Infectious Diseases has been implemented in accordance with the regulation, whether it has been implemented but faces obstacles, or whether it has not been implemented at all.The research problem formulations are: how is the responsibility of the Health Office in efforts to control DHF based on Pringsewu Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Control of Infectious Diseases, and how is the analysis of siyāsah tanfīẓiyyah regarding the responsibility of the Health Office in DHF control efforts based on the same regulation. The theory used in this research is siyāsah tanfīẓiyyah. This study uses a qualitative approach with a field research method. The data sources used consist of primary and secondary data. The informants in this study include the sub-coordinator of the prevention and control of infectious diseases at the Health Office, the DHF program officer at Wates Community Health Center, and four residents of Parerejo. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The implementation of Article 10 of Pringsewu Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Control of Infectious Diseases currently shows fairly optimal results. However, in its implementation, there are several obstacles, such as the politically pressured execution of focused fogging, external pressures, relatively high costs, and the lack of public awareness to participate in mosquito nest eradication (PSN), as well as the unfulfilled improvement in the quality and quantity of human resources through guidance and training due to budget constraints.The siyāsah tanfīẓiyyah analysis of the responsibility of the Health Office in efforts to control Dengue Hemorrhagic Fever based on Article 10 of Pringsewu Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 shows that the responsibility of the Health Office has been carried out in accordance with the theory of fiqh siyāsah and siyāsah tanfīẓiyyah. The Health Office has implemented the principles of fiqh siyāsah, namely the principle of asy-syu‘arā’ (deliberation), al-‘adl (justice), al-musāwāh (equality), amānah (responsibility), and amar ma‘ruf nahi munkar, although in practice it is still considered not fully optimal.

Actions (login required)

View Item