PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRIMBON JAWA UNTUK MENENTUKAN TANGGAL PERNIKAHAN (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa Di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)

An‟im, Fadhilul Akwan (2026) PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRIMBON JAWA UNTUK MENENTUKAN TANGGAL PERNIKAHAN (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa Di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Tradisi penggunaan primbon Jawa dalam menentukan tanggal pernikahan masih tetap hidup di kalangan masyarakat Jawa, termasuk di Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini menjadi menarik karena berlangsung di tengah komunitas yang religius, sehingga menimbulkan ketegangan antara adat lokal dan ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali praktik penentuan tanggal pernikahan berdasarkan primbon serta menelaah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik masyarakat Jawa dalam menggunakan primbon untuk menentukan tanggal pernikahan di Desa Sidodadi? dan (2) bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik tersebut dalam bingkai Islam? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan ulama setempat, serta telaah dokumen dan literatur keislaman terkait. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka konsep ‘urf dalam ushul fiqh, yakni konsep kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum sekunder dalam Islam apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif hukum islam tidak menolak praktik primbon selama tidak diyakini memiliki kekuatan gaib atau unsur syirik. Mereka memandang praktik ini sebagai bentuk adat atau ‘urf fi‘li yang masih dapat diterima, selama berada dalam koridor tauhid dan tidak menyalahi maqāṣid al-syarī‘ah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama dan masyarakat pengguna primbon, serta telaah dokumen primbon Jawa dan literatur fikih. Penelitian ini berupaya menilai secara objektif apakah praktik tersebut termasuk dalam kategori ‘urf shahih (tradisi yang sah) atau ‘urf fasid (tradisi yang menyimpang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif hukum islam tidak menolak penggunaan primbon selama tidak diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan absolut dan tidak mengandung unsur syirik. Tradisi ini dinilai dapat diterima sebagai ekspresi budaya dan bentuk ikhtiar sosial, bukan keyakinan metafisik. Dengan demikian, primbon dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih yang sah secara hukum Islam apabila ditempatkan dalam bingkai tauhid dan maqāṣid al-syarīʿah. ABSTRACT The tradition of using Javanese primbon (Islamic calendar) to determine wedding dates persists among Javanese communities, including in Sidodadi Village, Sidomulyo District, South Lampung Regency. This practice is interesting because it occurs within a religious community, creating tension between local customs and Islamic teachings. Therefore, this study aims to explore the practice of determining wedding dates based on primbon and examine the perspective of Islamic law on this phenomenon. The research questions addressed in this study are: (1) How do Javanese people use primbon to determine wedding dates in Sidodadi Village? And (2) What is the perspective of Islamic law on this practice within an Islamic framework? This study employed qualitative methods with sociological and normative approaches. Data were collected through in-depth interviews with local community leaders and religious scholars, as well as a review of relevant Islamic documents and literature. Theoretically, this study utilizes the conceptual framework of 'urf (Islamic custom) in ushul fiqh (Islamic jurisprudence), namely the concept of community customs that can serve as a secondary legal basis in Islam if they do not conflict with sharia principles. The research results show that the Islamic legal perspective does not reject the practice of primbon as long as it is not believed to have supernatural powers or elements of shirk. They view this practice as a form of custom or 'urf fi'li that is still acceptable, as long as it is within the corridor of monotheism and does not violate maqāṣid alsyarī'ah. The research method used is qualitative-descriptive with a sociological and normative approach. Data was obtained through in-depth interviews with religious figures and community members who use primbon, as well as reviewing Javanese primbon documents and fiqh literature. This research attempts to objectively assess whether these practices fall into the category of 'urf shahih (legitimate traditions) or 'urf fasid (deviant traditions). The results of the research show that the Islamic legal perspective does not reject the use of primbon as long as it is not believed to be something that has absolute power and does not contain elements of shirk. This tradition is considered acceptable as a cultural expression and form of social endeavor, not a metaphysical belief. Thus, primbon can be categorized as 'urf shahih which is valid according to Islamic law if it is placed within the frame of monotheism and maqāṣid al-syarīʿah.

Actions (login required)

View Item