IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT (1) HURUF J PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH (Studi di Kantor PDAM Way Rilau Teluk Betung Utara)

EMIL, KARTIKA (2026) IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT (1) HURUF J PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH (Studi di Kantor PDAM Way Rilau Teluk Betung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), merupakan aspek penting yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaan pelayanan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 43 Ayat (1) Huruf J Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyāsah Tanfīẓiyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 43 Ayat (1) Huruf J telah dijalankan, terutama dalam penyediaan layanan pengaduan masyarakat. Namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana teknis, serta lemahnya pengawasan internal, sehingga masih terdapat ketidaksesuaian antara standar pelayanan dan kondisi faktual di lapangan. Dari perspektif Siyāsah Tanfīẓiyyah, pelaksanaan tersebut telah memenuhi aspek formal sebagai bagian dari fungsi eksekutif untuk mencapai kemaslahatan publik, tetapi secara substansial masih membutuhkan penguatan nilai amanah, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pelayanan PDAM Way Rilau perlu ditingkatkan agar tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika Islam dalam penyelenggaraan pelayanan publik. ABSTRACT Public services, particularly the provision of clean water by the Regional Drinking Water Company (PDAM), constitute an essential aspect that must be carried out professionally, transparently, and with a strong orientation toward public interest. However, in practice, various challenges still arise, indicating discrepancies between normative regulations and the actual implementation of services in the field. This study aims to analyze the implementation of Article 43 Paragraph (1) Letter J of Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning the Organizational Structure and Personnel of PDAM Way Rilau, Bandar Lampung City, and to examine its conformity with the principles of Siyāsah Tanfīẓiyyah. This research is a field study employing a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using qualitative analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and deductive conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of Article 43 Paragraph (1) Letter J has been carried out, particularly in the provision of public complaint services. However, its implementation remains suboptimal due to limited human resources, inadequate technical facilities, and weak internal supervision, resulting in inconsistencies between service standards and actual field conditions. From the perspective of Siyāsah Tanfīẓiyyah, the implementation fulfills the formal aspects as part of the executive function to achieve public welfare, but substantively it still requires strengthening values such as trustworthiness (amānah), transparency, justice, and accountability. Therefore, the services provided by PDAM Way Rilau need improvement not only to meet administrative requirements but also to reflect Islamic ethical values in the administration of public services.

Actions (login required)

View Item