I M P L E M E N T A S I P A S A L 8 7 P E R A T U R A N D A E R A H PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN TEHADAP PENGAWASAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIFSIYĀSAH TANFĪŻIYYAH (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)

INTAN, ILIA ZAKITA (2026) I M P L E M E N T A S I P A S A L 8 7 P E R A T U R A N D A E R A H PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN TEHADAP PENGAWASAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIFSIYĀSAH TANFĪŻIYYAH (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengusaha atau perusahaan di Provinsi Lampung senantiasa memberikan upah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Gubernur Lampung. Dalam rangka pengawasan ini, Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk memastikan agar upah yang diberikan kepada pekerja/buruh tidak lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk wilayah yang tidak ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk wilayah yang terdapat penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dinas tersebut menjalankan tugasnya untuk mengawasi penerapan kebijakan upah minimum yang telah disetujui oleh Gubernur Lampung dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Upah Minimum di Provinsi Lampung oleh Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung berdasarkan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 13 tahun 2024 tentang Pengawasan, apa saja faktor penghambat Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terhadap Pengawasan Upah Minimum di Provinsi Lampung, bagaimana perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah terhadap implementasi Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 13 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan secara langsung oleh peneliti, melalui wawancara dengan informan, serta observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder merupakan artikel atau jurnal yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi pendukung penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yang mana masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadi persoalan dalam pelaksaan pengawasan terhadap Upah Minimum di Provinsi Lampung serta masih terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). ABSTRACT The supervision of the implementation of the Minimum Wage aims to ensure that every employer or company in Lampung Province consistently provides wages in accordance with the standards set by the Governor of Lampung. In carrying out this supervision, the Labor Inspectors of the Lampung Provincial Manpower Office are responsible for ensuring that the wages given to workers/laborers are not lower than the Provincial Minimum Wage (UMP) for regions where no Regency/Municipal Minimum Wage has been set, and not lower than the Regency/Municipal Minimum Wage (UMK) for regions where such a minimum wage has been established. The Office carries out its duties to oversee the implementation of minimum wage policies approved by the Governor of Lampung and to ensure that these policies are applied consistently across all companies operating within Lampung Province. Based on this legal issue, the problems to be examined include: how the supervision of the Minimum Wage in Lampung Province is implemented by the Labor Inspectors of the Lampung Provincial Manpower Office in accordance with Article 87 of Lampung Provincial Regulation Number 13 of 2024 concerning Supervision; what factors hinder the Labor Inspectors of the Lampung Provincial Manpower Office in implementing the Minimum Wage in Lampung Province; and how Siyāsah Tanfīżiyyah views the implementation of Article 87 of Lampung Provincial Regulation Number 13 of 2024 concerning the Administration of Manpower. The method used in this research is qualitative descriptive, in which data are collected from two sources: primary and secondary data. Primary data were obtained directly from the field by the researcher through interviews with informants, as well as observation and documentation. Secondary data consist of articles or journals used by the researcher as supporting references for the study. The results of this study indicate that the implementation of Provincial Minimum Wage supervision by Labor Inspectors at the Lampung Provincial Manpower Office has not been fully carried out effectively. There are still obstacles that hinder the supervision of the Minimum Wage in Lampung Province, and there are still companies that do not implement either the Provincial Minimum Wage (UMP) or the Regency/Municipal Minimum Wage (UMK).

Actions (login required)

View Item