IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi di Pekon Kemuning Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus)

LICA, INDRIANI (2026) IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi di Pekon Kemuning Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu tercapainya masyarakat yang makmur, sejahtera, adil, dan merata. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Dalam rangka mendorong keterlibatan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Pekon Kemuning, Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus masih belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas implementasi peraturan daerah tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsipprinsip Siyāsah Tanfīżiyyah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu bagaimana implementasi Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah di Pekon Kemuning, Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus, serta bagaimana pandangan Siyāsah Tanfīżiyyah terhadap implementasi Pasal 18 Ayat 3 peraturan daerah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Pekon dan masyarakat Pekon Kemuning, serta melalui dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan ketentuan peraturan daerah dan perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah di Pekon Kemuning belum berjalan secara maksimal. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahapan tertentu, terutama pada tahap pelaksanaan pembangunan, sementara keterlibatan dalam tahap perencanaan dan pengawasan masih relatif rendah. Ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah, implementasi Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Daerah tersebut pada dasarnya sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umum. Namun, dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Siyāsah Tanfīżiyyah, khususnya terkait penerapan konsep imamah dan bai‘ah dalam membangun ketaatan, tanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah Pekon serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Siyāsah Tanfīżiyyah. ABSTRACT Development is a process to realize the goals of the state, namely the achievement of a prosperous, prosperous, just, and equitable society. The success of development is not only determined by the capabilities of government officials, but also depends heavily on the level of community participation in each stage of development. In order to encourage community involvement, the Tanggamus Regency Government established Regional Regulation Number 07 of 2013 concerning Community Participation in Regional Development. However, in practice, community participation in development in Kemuning Village, Pulaupanggung District, Tanggamus Regency has not been running optimally. This condition raises questions regarding the effectiveness of the implementation of the regional regulation and its compliance with the principles of Siyāsah Tanfīżiyyah. The problem formulation in this study includes two things, namely how the implementation of Article 18 Paragraph 3 of the Tanggamus Regency Regional Regulation Number 07 of 2013 concerning Community Participation in Regional Development in Kemuning Village, Pulaupanggung District, Tanggamus Regency, and how the Siyāsah Tanfīżiyyah views the implementation of Article 18 Paragraph 3 of the regional regulation. The research used was field research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with village officials and the Kemuning Village community, as well as through documentation. The collected data were then analyzed descriptively and analytically, linking field findings to local regulations and the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah. The results of the study indicate that the implementation of Article 18 Paragraph 3 of Tanggamus Regency Regional Regulation Number 07 of 2013 concerning Community Participation in Regional Development in Kemuning Village has not been running optimally. Community participation is still limited to certain stages, especially at the development implementation stage, while involvement in the planning and monitoring stages is still relatively low. Viewed from the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah, the implementation of Article 18 Paragraph 3 of the Regional Regulation is basically in line with the goal of realizing public welfare. However, in practice it does not fully reflect the values of Siyāsah Tanfīżiyyah, especially regarding the application of the concepts of imamah and bai'ah in building obedience, responsibility, and active community participation. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the village government and increase community awareness and participation so that development implementation can run more effectively and in accordance with the principles of Siyāsah Tanfīżiyyah.

Actions (login required)

View Item