TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi di Desa Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

A. Arizal, Husin (2026) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi di Desa Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of SKRIPSI BAB 1 2 ARIZAL HUSIN.pdf] PDF
Download (4MB)
[thumbnail of SKRIPSI ARIZAL HUSIN.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Wakaf adalah perbuatan melepaskan hak kepemilikan atas suatu harta untuk diserahkan manfaatnya kepada masyarakat umum. Pada mulanya pihak wakif mewakafkan tanah seluas 150m2 yang diperuntukan sebagai bangunan mushola sebagai tempat beribadah masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian pihak pengelola tanah wakaf mengubah bangunan mushola tersebut menjadi bangunan Sekolah Taman kanak-Kanak. Namun dalam proses alih fungsi bangunan tanah wakaf tersebut pihak pengelola wakaf tidak mengurus izin khusus dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Rumusan masalah pada penelitian ini mengenai: bagaimana praktik pengelolaan tanah wakaf di Desa Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat? bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan tanah wakaf di Desa Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau praktik tersebut dengan teori akad wakaf berdasarkan hukum Islam dan Undangundang No. 41 tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan menggunakan analisis data. Sumber data dalam penelitian ini berupa bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, data display dan menarik Kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pengelolaan tanah wakaf di Desa Suka Maju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, mengalami perubahan peruntukan dari Mushola Al Hidayah menjadi Taman Kanak-Kanak. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman nadzir dan masyarakat terhadap aturan hukum formal, serta kebutuhan mendesak akan pendidikan anak usia dini. Meskipun tidak sesuai prosedur hukum, inisiatif tersebut berorientasi pada kemaslahatan umat melalui penyediaan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam menyesuaikan fungsi wakaf agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf Mushola Al Hidayah di Desa Suka Maju menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama. Madzhab Syafi’i menolak perubahan karena wakaf harus sesuai ikrar awal wakif dan bersifat abadi. Sebaliknya, ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali memperbolehkan perubahan apabila objek wakaf tidak bermanfaat atau demi kemaslahatan yang lebih besar. Dalam kasus ini, alih fungsi menjadi Taman Kanak-Kanak didasarkan pada kebutuhan pendidikan anak usia dini, sehingga meskipun tidak sesuai pandangan Syafi’iyah, langkah tersebut dapat dibenarkan menurut sebagian ulama lain karena tetap mengutamakan kemaslahatan umat. Novelty penelitian ini terletak pada kajian empiris alih fungsi tanah wakaf dari mushola menjadi Taman Kanak-Kanak tanpa izin Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dianalisis secara komparatif antara hukum Islam dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan kemaslahatan umat dapat menjadi dasar fleksibilitas pengelolaan wakaf dalam menjawab kebutuhan sosial kontemporer. ABSTRACT Waqf is the act of relinquishing ownership rights to a property to be handed over its benefits to the general public. Initially, the wakif donated 150m2 of land which was intended as a prayer room building as a place of worship for the people of Suka Maju Village, Ngaras District, West Coast Regency. Then the waqf land manager converted the prayer room building into a kindergarten school building. However, in the process of transferring the function of the waqf land building, the waqf management did not take care of a special permit from the Indonesian Waqf Agency (BWI). The formulation of the problem in this study is: how is the practice of waqf land management in Suka Maju Village, Ngaras District, West Coast Regency? how is the review of Islamic law on the practice of waqf land management in Suka Maju Village, Ngaras District, West Coast Regency. The purpose of this study is to review the practice with the theory of waqf contracts based on Islamic law and Law No. 41 of 2004. The research method used is qualitative descriptive and uses data analysis. The data sources in this study are primary and secondary. The data collection techniques used in this study are observation, interview, and documentation techniques. The data analysis techniques used in this study are data reduction, data display and drawing conclusions or verification. The results of this study explain that the practice of waqf land management in Suka Maju Village, Ngaras District, West Coast Regency, has changed its designation from Al Hidayah Mosque to Kindergarten. This change is motivated by the lack of understanding of the nadzir and the public towards the formal legal rules, as well as the urgent need for early childhood education. Although not in accordance with legal procedures, the initiative is oriented towards the benefit of the people through the provision of access to education and improving the quality of human resources. This shows that there are efforts by the community in adjusting the function of waqf so that it remains relevant to the needs of the times. A review of Islamic law on the change in the allocation of waqf land of the Al Hidayah Mosque in Suka Maju Village shows that there are differences in the views of scholars. Madzhab Shafi'i rejects the change because waqf must be in accordance with the initial pledge of waqf and be eternal. On the other hand, the Hanafi, Maliki, and Hambali scholars allow changes if the object of waqf is not beneficial or for the greater good. In this case, the conversion to a kindergarten was based on the need for early childhood education, so that although it was not in accordance with the views of Syafi'iyah, the step could be justified according to some other scholars because it still prioritized the benefit of the people. The novelty of this research lies in an empirical study on the transfer of the function of waqf land from prayer room to kindergarten without the permission of the Indonesian Waqf Agency (BWI) which is analyzed comparatively between Islamic law and Law Number 41 of 2004. This research emphasizes that the consideration of community benefits can be the basis for the flexibility of waqf management in responding to contemporary social needs.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Divisions: Fakultas Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 20 Apr 2026 03:49
Last Modified: 20 Apr 2026 03:49
URI: https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/43483

Actions (login required)

View Item View Item