TINJAUAN SIYĀSĀH TĀNFIŻIYYĀH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan)

ANDINI, WIDHA ZAHRA (2026) TINJAUAN SIYĀSĀH TĀNFIŻIYYĀH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di tingkat daerah, program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan sebagai pelaksana dan koordinator. Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 6 huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, dengan Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sebagai lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Pasal 6 huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan: dan (2) Bagaimana Tinjauan Siyāsah Tanfīẓiyyah terhadap implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Fiqh Siyāsah, yaitu ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat dan pemerintahan guna mewujudkan kemaslahatan. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada Siyāsah Tanfīẓiyyah, yaitu aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam praktik pemerintahan, khususnya dalam implementasi PKH berdasarkan Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, pendamping sosial PKH, serta KPM Desa Karang Anyar sebagai pihak yang menerima pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 huruf a, b, dan c oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan terhadap KPM di Desa Karang Anyar belum sepenuhnya optimal. Meskipun bantuan sosial nontunai dan pendampingan telah dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan jumlah pendamping, serta belum maksimalnya pemanfaatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial oleh sebagian KPM. Ditinjau dari Siyāsah Tanfīẓiyyah, kebijakan tersebut secara normatif telah dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Siyāsah Tanfīẓiyyah. ABSTRACT The Program Keluarga Harapan (PKH) is a conditional social assistance program initiated by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia aimed at improving the welfare of poor families through access to education, health, and social welfare services. At the regional level, the program is implemented by the Social Affairs Office of South Lampung Regency as the executing and coordinating agency. This study focuses on the implementation of Article 6 letters a, b, and c of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 by the Social Affairs Office of South Lampung Regency, with Karang Anyar Village, Jati Agung District, serving as the location of the Beneficiary Families (KPM). The research addresses two main problems: (1) how Article 6 letters a, b, and c of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 2018 is implemented by the Social Affairs Office of South Lampung Regency toward Beneficiary Families in Karang Anyar Village; and (2) how the implementation is reviewed from the perspective of Siyāsah Tanfīẓiyyah. This study uses the theory of Fiqh Siyāsah, which is a science that discusses the provisions of Islamic law related to the regulation of community and government affairs in order to realize the benefit. In this study, the study focuses on Siyāsah Tanfīẓiyyah, namely aspects related to the implementation of policies and laws and regulations in government practice, especially in the implementation of PKH based on Article 6 letters a, b, and c of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 by the Social Service of South Lampung Regency. This type of research uses field research with a descriptive nature. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation of the Social Service of South Lampung Regency, PKH social assistants, and KPM Karang Anyar Village as the parties who receive the implementation of the policy. The findings indicate that the implementation of Article 6 letters a, b, and c has not yet been fully optimal. Although non-cash social assistance and mentoring activities have been carried out, several challenges remain, including inaccurate targeting, limited number of facilitators, and the suboptimal utilization of education, health, and social welfare services by some beneficiary families. From the perspective of Siyāsah Tanfīẓiyyah, the policy has been normatively designed to promote public welfare; however, in practice, its implementation has not fully reflected the principles of effective governance within the framework of Siyāsah Tanfīẓiyyah.

Actions (login required)

View Item