TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TRANSPARANSI REKRUTMEN PANITIA PEMILIHAN UMUM PENGAWASAN KECAMATAN (Studi Di Badan Pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung)

PUTRI, ASIH SANTOSA (2026) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TRANSPARANSI REKRUTMEN PANITIA PEMILIHAN UMUM PENGAWASAN KECAMATAN (Studi Di Badan Pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis memerlukan sistem pengawasan yang kredibel di setiap tingkatan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, transparansi dalam proses rekrutmen Panwascam menjadi prasyarat penting untuk menjamin terpilihnya pengawas pemilu yang kompeten, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme transparansi rekrutmen Panwascam di Bawaslu Kota Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekaligus mengevaluasinya dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menemukan kesenjangan signifikan antara norma ideal dan praktik aktual, di mana keterbukaan informasi cenderung bersifat prosedural-minimal tanpa substansi akuntabilitas yang memadai. Meskipun pengumuman rekrutmen telah dipublikasikan melalui berbagai media, aspek-aspek krusial seperti kriteria penilaian wawancara, metodologi scoring, akses publik terhadap proses seleksi, serta mekanisme pengaduan masih sangat lemah. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan adanya potensi intervensi politik dalam proses rekrutmen.Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah dan maqasid syariah, lemahnya transparansi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan ('adalah), amanah (amānah), dan musyawarah (syura), serta berpotensi menggagalkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi komprehensif meliputi digitalisasi sistem rekrutmen, penguatan regulasi teknis sesuai UU No. 7 Tahun 2017, pembentukan mekanisme pengawasan independen, serta transformasi kultural yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam guna mewujudkan tata kelola pemilu yang adil, transparan, dan bermartabat. ABSTRACT The implementation of democratic elections requires a credible supervisory system at every level. The Sub-district Election Supervisory Committee (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Panwascam), as the frontline of electoral supervision at the sub-district level, plays a strategic role in ensuring that all stages of the election process are conducted in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, transparency in the recruitment process of Panwascam becomes an essential prerequisite to ensure the selection of competent, accountable, and trustworthy election supervisors. This study aims to analyze the transparency mechanism of Panwascam recruitment at the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Bandar Lampung City based on Law Number 7 of 2017, as well as to evaluate it from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah. This research employs a normative-empirical qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, document analysis, and participatory observation. The findings reveal a significant gap between the ideal normative standards and the actual practices, where information disclosure tends to be procedural-minimal without adequate substantive accountability. Although recruitment announcements have been published through various media platforms, crucial aspects such as interview assessment criteria, scoring methodology, public access to the selection process, and complaint mechanisms remain significantly weak. This condition is further aggravated by limited institutional resources, low levels of publicparticipation, and the potential for political intervention in the recruitment process.

Actions (login required)

View Item