TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran)

IRA, KUMALA PUTRI (2026) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat sosialisasi peraturan tersebut, di mana sebagian besar masyarakat dan aparatur desa belum mengetahui keberadaan perda yang baru disahkan, padahal regulasi ini menggantikan lebih dari dua puluh dua perda sebelumnya dan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran serta masyarakat di Kecamatan Teluk Pandan. Data primer diperoleh dari informan terkait pelaksanaan kebijakan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, literatur ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 belum berjalan secara optimal dan masih bersifat administratif. Sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat, minim penggunaan media komunikasi publik, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintahan daerah dan desa. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya prinsip-prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah daerah sebagai pemegang amanah seharusnya melaksanakan sosialisasi secara transparan, adil, dan partisipatif agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran memperkuat strategi sosialisasi dengan pendekatan komunikasi dua arah, memperluas partisipasi publik, serta menegakkan prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam setiap tahap pelaksanaan kebijakan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. ABSTRACT This research aims to analyze the implementation of the socialization of Regional Regulation No. 5 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies in Pesawaran Regency and to review it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. The study is motivated by the lack of effective dissemination of the regulation, as most citizens and village officials remain unaware of its existence, despite it replacing more than twenty-two previous regional regulations and playing a crucial role in increasing local revenue. This study employs a qualitative method with a descriptiveanalytical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation within the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Pesawaran Regency and among residents in Teluk Pandan District. Primary data were obtained from key informants involved in policy implementation, while secondary data came from official documents, scholarly references, and relevant legal frameworks. The findings reveal that the socialization of Regional Regulation No. 5 of 2023 has not been effectively implemented and remains largely administrative. Public communication efforts are minimal, coordination among local institutions is weak, and information dissemination has not reached the community adequately. From the Siyasah Tanfidziyah perspective, these conditions indicate a lack of realization of the principles of amanah (trust), justice, consultation (syura‟), and public welfare (maslahah „ammah). As the trustee of public authority, the local government should carry out policy dissemination transparently, fairly, and participatively to ensure public understanding of their rights and obligations. The study recommends that the Pesawaran Regency Government strengthen its socialization strategy through two-way communication, greater public participation, and consistent application of Siyasah Tanfidziyah principles to promote good governance based on justice and communal welfare.

Actions (login required)

View Item