ANALISIS UTANG PIUTANG DENGAN KOMPENSASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kabupaten Lampung Utara)

MELASARI, Binti Alfandi (2026) ANALISIS UTANG PIUTANG DENGAN KOMPENSASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kabupaten Lampung Utara). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Petani di Kabupaten Lampung Utara menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal pertanian, hal ini sangat menentukan keberhasilan panen dan berimplikasi pada kesejahteraan petani. Salah satu cara untuk memperoleh modal adalah berutang kepada pihak lain. Praktiknya petani di Kabupaten Lampung Utara berutang dalam bentuk pupuk ke sesama petani. Pembayaran dilakukan setelah panen, dimana petani yang berutang tetap mengembalikan pupuk dengan jumlah yang dipinjam tanpa kelebihan. Hanya saja kompensasinya petani peminjam menggunakan jasa angkutan milik yang memberikan utang dalam pengangkutan hasil panen. Praktik utang pupuk sesama petani ini pada satu sisi menimbulkan dampak yang positif, yaitu hasil panen bertambah pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Pada sisi lain menjadi masalah karena adanya imbal balik untuk menggukan jasa angkut milik pemberi utang saat panen. Hal ini tentunya harus dilihat dari hukum ekonomi syariah dan maslahah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang dengan kompensasi dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Lampung Utara, dan bagaimana praktik utang piutang dengan kompensasi terhadap petani perspektif hukum ekonomi syariah dan maslahah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik utang piutang dengan kompensasi dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Lampung Utara, dan untuk menganalisis praktik utang piutang dengan kompensasi terhadap petani perspektif hukum ekonomi syariah dan maslahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang didukung penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen terkait dan literatur hukum ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, mendiskripsikan praktik utang piutang dengan kompensasi serta implikasinya terhadap kesejahteraan petani, selanjutnya dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah dan maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang pupuk dikembalikan saat panen berupa pokok utang tanpa tambahan dan kompensasinya imbal jasa menggunakan jasa angkut milik pemberi utang saat panen. Penggunakan jasa angkut sesuai tarif yang berlaku pada umumnya. Hal ini berimplikasi pada kesejahteraan petani, yaitu kemudahan modal usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen, pendapatan meningkat, serta mampu memenuhi kebutuhan keluarga seperti pendidikan, kesehatan, dan konsumsi petani. Perspektif hukum ekonomi syariah praktik utang piutang ini akad qardh yang diperbolehkan karena tidak ada kelebihan atau tambahan saat pengembalian utang. Imbal jasa yang dilakukan merupakan bentuk saling tolong menolong (ta’awun), karena pemberi utang telah berjasa membantu petani dalam pemenuhan modal, hal ini tidak termasuk riba. Perspektif maslahah praktik ini tergolong ke dalam ḥifdz al-nafs (menjaga jiwa), ḥifdz al-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifdz al-māl (menjaga harta) yang merupakan tujuan dari syariah (maqasid asy-syariah). ABSTRACT Farmers in North Lampung Regency face difficulties in obtaining agricultural capital, which is crucial for harvest success and impacts their welfare. One way to obtain capital is through borrowing from others. In practice, farmers in North Lampung Regency borrow fertilizer from fellow farmers. Payment is made after the harvest, with the borrower returning the borrowed fertilizer in full. However, the compensation is that the borrower uses the borrower's transportation services to transport their crops. This practice of borrowing fertilizer from fellow farmers has a positive impact, increasing harvest yields, ultimately improving farmers' welfare. On the other hand, it creates a problem because there is a trade-off for using the lender's transportation services during harvest. This must be considered in light of Islamic economic law and maslahah. The formulation of the problem in this study is how the practice of debt with compensation and its implications for the welfare of farmers in North Lampung Regency, and how the practice of debt with compensation towards farmers from the perspective of Islamic economic law and maslahah. The purpose of this study is to analyze the practice of debt with compensation and its implications for the welfare of farmers in North Lampung Regency, and to analyze the practice of debt with compensation towards farmers from the perspective of Islamic economic law and maslahah. This research employed qualitative methods with normative and sociological approaches. This type of research is field research supported by library research. Primary data was obtained through observation and interviews. Secondary data were obtained from relevant documents and Islamic economic law literature. Data analysis was conducted descriptively and analytically, describing the practice of debt and compensation and its implications for farmer welfare. This analysis was then analyzed using Islamic economic law and maslahah. The results of the study indicate that the practice of fertilizer debt is returned at harvest in the form of the principal debt without additional compensation and the compensation is a fee for using the lender's transportation services during harvest. The use of transportation services is according to the generally applicable tariff. This has implications for the welfare of farmers, namely ease of business capital, increased quality and quantity of harvests, increased income, and being able to meet family needs such as education, health, and farmer consumption. From the perspective of Islamic economic law, this practice of debt is a qardh contract which is permitted because there is no excess or additional payment when repaying the debt. The return is a form of mutual assistance (ta'awun), because the lender has been instrumental in helping farmers in fulfilling capital, this does not include usury. From the perspective of maslahah, this practice is classified as ḥifdz al-nafs (protecting the soul), ḥifdz alnasl (protecting descendants), and ḥifdz al-māl (protecting property) which are the objectives of sharia (maqasid asy-syariah).

Actions (login required)

View Item