MUHAMMAD, SYAUQI FALLAH (2026) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT 3 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (4MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
ABSTRAK Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu masalah sosial yang masih belum terselesaikan di Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pasal 16 ayat 3 peraturan daerah tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan perlindungan dan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, implementasi pasal tersebut masih belum efektif dan efisien. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Pasal 16 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 16 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara? Penelitian ini Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara telah menunjukkan komitmen nyata dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai kegiatan strategis. Sepanjang periode 2022 hingga 2024, Dinas Sosial telah melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, baik yang dialami oleh perempuan maupun anak, mencakup kekerasan seksual, fisik, psikis, serta kasus KDRT dan penelantaran. Selain pendampingan, Dinas Sosial juga aktif melakukan sosialisasi ke desa dan sekolah, menyampaikan edukasi tentang UndangUndang Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2) Implementasi Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Lampung Utara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah, yaitu melindungi hak-hak perempuan dan anak, mengutamakan keadilan dan kesetaraan, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Namun, perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, dan pemantauan serta evaluasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi pasal ini. ABSTRACT Violence against women and children remains an unresolved social problem in Indonesia. According to data from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), the number of cases of violence against women and children in Indonesia remains very high. Therefore, more intensive efforts are needed to prevent and address violence against women and children. In this context, the Lampung Provincial Government has issued Regional Regulation No. 2 of 2021 concerning the Elimination of Violence Against Women and Children. Article 16 paragraph 3 of this regional regulation stipulates that the Regional Government is obliged to provide protection and services for victims of violence against women and children. However, the implementation of this article remains ineffective and inefficient. The research questions are as follows: 1) How is Article 8 paragraph 1 of North Lampung Regency Regional Regulation No. 1 of 2017 concerning the Protection of Women and Children from Violence implemented in the Social Services and Women's Empowerment and Child Protection Service of North Lampung Regency? 2) How is the review of Siyasah Tanfidziyah regarding the implementation of Article 8 Paragraph 1 of the Regional Regulation of North Lampung Regency No. 1 of 2017 concerning the Protection of Women and Children from Violence in the Social Service and the Women's Empowerment and Child Protection Service of North Lampung Regency? This research is a field research, field research is research that raises data and problems that exist in community life. This research was conducted at the Women's Empowerment and Child Protection Service of North Lampung Regency. The research results indicate that: 1) The Social Services and the Women's Empowerment and Child Protection Services of North Lampung Regency have demonstrated a real commitment to protecting women and children through various strategic activities. From 2022 to 2024, the Social Services provided assistance to victims of violence, both women and children, including sexual, physical, and psychological violence, as well as cases of domestic violence and neglect. In addition to assistance, the Social Services also actively conducted outreach in villages and schools, providing education on the Child Protection Law and the Elimination of Domestic Violence. 2) The implementation of Article 16 Paragraph 3 of Lampung Provincial Regulation No. 2 of 2021 concerning the Elimination of Violence Against Women and Children in North Lampung is in accordance with the principles of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, namely protecting the rights of women and children, prioritizing justice and equality, and respecting human rights. However, increased public awareness, increased apparatus capacity, and monitoring and evaluation are needed to improve the effectiveness of this article's implementation.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 13 Apr 2026 08:02 |
| Last Modified: | 13 Apr 2026 08:02 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/43380 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


