TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 348 AYAT (1) DAN (2) UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG SYARAT E-KTP DALAM PEMILU (Studi di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

AMMARA, SAUSAN AQILA (2026) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 348 AYAT (1) DAN (2) UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG SYARAT E-KTP DALAM PEMILU (Studi di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, persyaratan administratif e-KTP sebagaimana diatur dalam Pasal 348 Ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017 seringkali menjadi kendala teknis yang menghambat hak pilih warga negara. Di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, fenomena ini menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan hak pilihnya meskipun secara substantif memenuhi syarat usia dan domisili. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi aturan tersebut dan menganalisisnya dari perspektif Siyasah Tanfidziyah untuk melihat kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan responden terdiri dari masyarakat yang mengalami kendala administratif (tidak terdaftar DPT/tidak memiliki fisik e-KTP), tokoh masyarakat, dan penyelenggara pemilu (KPPS/PPS). Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 348 di Desa Hajimena berjalan secara kaku (rigid) dan prosedural. Petugas KPPS tidak memiliki ruang diskresi untuk memfasilitasi warga asli desa yang terkendala blangko e-KTP atau kesalahan data. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan ini memiliki tujuan (maqashid) yang baik untuk validitas data, namun dalam tataran pelaksanaan (tanfidz) dinilai belum memenuhi prinsip at-taysir (kemudahan) dan raf’ul haraj (menghilangkan kesulitan). Pemerintah (Ulil Amri) dinilai belum maksimal dalam menyeimbangkan kewajiban administratif rakyat dengan kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas kependudukan, sehingga pelaksanaan pemilu menjadi kurang inklusif. ABSTRACK General Elections (Pemilu) serve as a manifestation of the people's sovereignty. However, in practice, the administrative requirement of the electronic ID card (e-KTP), as regulated in Article 348 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 7 of 2017, often becomes a technical obstacle that hinders citizens' voting rights. In Hajimena Village, Natar District, this phenomenon has caused some community members to lose their voting rights, even though they substantively meet the age and domicile requirements. This research aims to describe the implementation of these regulations and analyze them from the perspective of Siyasah Tanfidziyah to examine the alignment between the policy and its execution. This study employs a qualitative method with a descriptiveanalytical approach. Data sources were obtained through interviews, observations, and documentation. The sampling technique used was purposive sampling, with respondents consisting of community members facing administrative constraints (not registered in the Final Voters List/DPT or lacking physical e-KTP), community leaders, and election organizers (KPPS/PPS). Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model. The results indicate that the implementation of Article 348 in Hajimena Village was rigid and procedural. KPPS officers lacked the discretionary space to facilitate native villagers constrained by e-KTP blank shortages or data errors. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, this policy has a good objective (maqashid) regarding data validity; however, in its execution (tanfidz), it is considered not to have met the principles of at-taysir (ease) and raf’ul haraj (removal of hardship). The government (Ulil Amri) is considered not to have optimally balanced the administrative obligations of the people with the state's obligation to provide population administration facilities, rendering the election implementation less inclusive.

Actions (login required)

View Item