PERANAN KELURAHAN KOTA BARU DALAM IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIŻIYYAH (Studi Kasus di Gang Bukit Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung)

RISALDI, RISALDI (2026) PERANAN KELURAHAN KOTA BARU DALAM IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIŻIYYAH (Studi Kasus di Gang Bukit Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suasana aman dan tertib dalam masyarakat melalui berbagai kebijakan dan tindakan administratif. Kelurahan Kota Baru, sebagai salah satu unit administratif terkecil di tingkat kota, memiliki peranan strategis dalam implementasi peraturan ini, khususnya Pasal 4 yang mengatur mengenai tanggung jawab dan mekanisme pengelolaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Penerapan kebijakan ini di lapangan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan di tingkat kelurahan, termasuk bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi dan dijalankan di lingkungan masyarakat yang spesifik seperti Gang Bukit di Kelurahan Kota Baru. Namun, implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di Gang Bukit misalnya, terdapat berbagai isu seperti tingginya tingkat kerawanan sosial, ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan, dan kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kelurahan Kota Baru dalam implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam mewujudkan keamanan, khususnya di Gang Bukit Kelurahan Kota Baru, serta menganalisisnya dari perspektif Siyasah Tanfiziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Kota Baru memiliki peran aktif dalam mensosialisasikan peraturan daerah, melakukan pembinaan masyarakat, serta membangun koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban. Namun dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan. Dalam perspektif Siyasah Tanfiziyyah, upaya Kelurahan Kota Baru belum memenuhi kriteria untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam fiqh siyasah khususnya amanah dan musyawarah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah melalui pendekatan yang lebih efektif dan berbasis syariat Islam. ABSTRACT Regional Regulation Number: 01 of 2018 concerning Public Order and Community Peace aims to create a safe and orderly atmosphere in society through various policies and administrative actions. Kota Baru Sub-district, as one of the smallest administrative units at the city level, plays a strategic role in the implementation of this regulation, particularly Article 4 which governs the responsibilities and mechanisms for managing public order and community peace. The implementation of this policy on the ground greatly depends on the effectiveness of its execution at the sub-district level, including how the policy is adapted and carried out in specific community environments such as Gang Bukit in the Kota Baru Sub-district. However, the implementation of this policy often faces various challenges. In Gang Bukit, for example, there are issues such as high levels of social vulnerability, lack of public understanding of the regulations, and limited resources in carrying out administrative duties. This research aims to determine the role of Kota Baru Sub-district in implementing Article 4 of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Public Order and Community Peace in realizing security, particularly in Gang Bukit, Kota Baru Sub-district, and to analyze it from the perspective of Siyasah Tanfiziyah. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the Kota Baru Sub-district plays an active role in disseminating regional regulations, conducting community development, and establishing coordination with security forces to maintain peace and order. However, its implementation still faces obstacles such as a lack of public legal awareness and budget constraints at the sub-district level. From the perspective of Siyasah Tanfiziyyah, the efforts of the Kota Baru Sub-district do not yet meet the criteria for maintaining public order and peace according to fiqh siyasah, especially in terms of trust (amanah) and deliberation (musyawarah). This research is expected to contribute to strengthening the implementation of Regional Regulations through a more effective and Sharia-based approach.

Actions (login required)

View Item