TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HARTA BAGI ANAK ANGKAT (Studi Kasus Pada Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

JEFRY, ARDIAN SYAH (2026) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HARTA BAGI ANAK ANGKAT (Studi Kasus Pada Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam hukum Islam, pembagian harta waris merupakan hal yang memiliki ketentuan syar’i yang ketat, mencakup harta yang wajib diberikan kepada ahli waris, harta yang boleh diberikan melalui hibah, dan harta yang tidak boleh diberikan sembarangan. Namun, dalam praktik sosial masyarakat, seringkali ditemukan penyimpangan yang didasari oleh pertimbangan budaya, psikologis, maupun ekonomi. Penelitian ini mengkaji praktik pemberian seluruh harta peninggalan oleh orang tua kepada anak angkat di Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, yang dilakukan dengan cara hibah semasa hidup dan diperlakukan seakan-akan sebagai warisan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana praktik pengalihan harta terhadap anak angkat dilakukan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk field research, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan meliputi hibah menurut hukum islam dan konsep anak angkat dalam islam. Hasil penelitian dapat dismpulkan bahwa praktik pengalihan harta bagi anak angkat di Desa Gunung Tiga menganggap anak angkat berhak menerima seluruh harta hibah karena telah dianggap anak kandung yang merawat orang tua angkat hingga masa tua. Praktik ini dilakukan untuk menghindari ketidakpastian pembagian waris dan untuk menjamin keamanan ekonomi anak angkat. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan harta bagi anak angkat di desa Gunung Tiga, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan pewarisan sebagaimana yang ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Islam membolehkan hibah kepada anak angkat, serta setelah pemisahan harta bersama (gono-gini) sesuai Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pemberian hibah yang melebihi batas dan tidak mempertimbangkan hak ahli waris lainnya dianggap melanggar prinsip keadilan dan dapat menimbulkan konflik keluarga. ABSTRACT Islamic inheritance law is firmly grounded in scriptural provisions that clearly stipulate obligatory portions for legal heirs, permissible voluntary transfers (hibah), and impermissible forms of wealth allocation. Nevertheless, actual practices within various communities often diverge from these norms due to sociocultural, economic, or psychological factors. This study investigates the phenomenon of inheritance transfer through hibah to adopted children in Gunung Tiga Village, Batanghari Nuban Subdistrict, East Lampung Regency. Specifically, it analyzes the case in which adoptive parents bestow their entire estate upon their adopted sons during their lifetime, under the guise of hibah, while effectively treating it as inheritance. Utilizing a qualitative descriptive field research method, data were collected through interviews, observation, and documentation. The theoretical framework draws upon Islamic inheritance law classical conceptions of hibah under Islamic jurisprudence. Findings indicate that local traditions perceive adopted children as equivalent to biological heirs, particularly when the adopted child has taken on the caregiving role. As a result, full asset transfer to an adopted son is seen as justifiable within community norms. However, Islamic law strictly prohibits such practices when they violate the rights of legal heirs. According to the Qur’anic verses (An-Nisa 4:7, 4:11) and principles of distributive justice, adopted children are not entitled to inheritance by default. They may receive property through hibah, but not exceeding one-third of the total estate, and only after separating jointly owned assets in accordance with Article 35 of Indonesia’s Marriage Law No. 1 of 1974. Any distribution exceeding this threshold is considered ḥarām, particularly if it leads to injustice or familial discord.

Actions (login required)

View Item