DEAH, MONICA (2026) AIMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PERMUKIMAN SEKITAR REL KERETA API DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PERSPEKTIFSIYASAH TANFIDZIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (3MB) |
Abstract
ABSTRAK Penataan ruang wilayah merupakan instrumen penting dalam menjamin ketertiban dan keselamatan pemanfaatan ruang. Permukiman di sekitar rel kereta api di Kabupaten Empat Lawang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan kondisi sosial di lapangan. Kajian mengenai kawasan sempadan rel kereta api selama ini lebih banyak ditinjau dari aspek hukum positif, sementara analisis yang mengaitkannya dengan perspektif siyasah tanfidziyah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 60 terhadap permukiman di sekitar rel kereta api serta menilainya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptifanalitis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pengendalian melalui mekanisme perizinan dengan tidak menerbitkan izin bangunan baru di kawasan sempadan rel, namun implementasinya belum optimal karena masih terdapat bangunan lama, keterbatasan pengawasan, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan dengan menjaga keselamatan jiwa sekaligus memperhatikan hak sosial ekonomi masyarakat secara berkeadilan. ABSTRACT Regional spatial planning plays a crucial role in ensuring orderly and safe land use. Settlements located along the railway tracks in Empat Lawang Regency indicate a discrepancy between the provisions of Article 60 of Regional Regulation Number 4 of 2024 concerning the Regional Spatial Plan and the social realities in the field. Studies on railway buffer zones have generally focused on positive law and administrative aspects, while analyses integrating regional spatial policy with the perspective of Siyasah Tanfidziyah remain limited. This research aims to analyze the implementation of Article 60 concerning settlements around railway tracks and to examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. The study employs a qualitative approach using descriptive-analytical field research, with data collected through interviews and documentation and analyzed inductively. The findings indicate that the local government has exercised control through licensing mechanisms by not issuing new building permits within the railway buffer zone; however, the implementation has not been fully optimal due to the existence of preexisting buildings, limited supervision, and socio-economic factors affecting the community. From the perspective Siyasah Tanfidziyah, policy implementation must be oriented toward public welfare (maslahah) by safeguarding human life while also ensuring the protection of the community‟s socio-economic rights in a just manner.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 31 Mar 2026 02:37 |
| Last Modified: | 31 Mar 2026 02:37 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/43196 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


