PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG BERDASARKAN PASAL 515 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan)

HESTI, RATNA MURNI (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG BERDASARKAN PASAL 515 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan umum adalah bentuk proses demokrasi yang memberikan hak kepada warga negara untuk secara langsung menentukan wakil dan pemimpin pemerintahan dalam suatu negara. Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran pemilu masih muncul, salah satunya berupa tindakan politik uang. Politik uang atau money politics dipahami sebagai pemberian atau janji berupa uang maupun materi lain dengan tujuan memengaruhi pilihan politik seseorang. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilu serta bagaimana tinjauannya dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis-empiris, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik politik uang berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Desa Ulu Danau belum berjalan efektif. Hambatan utama meliputi sulitnya pembuktian, rendahnya partisipasi pelaporan masyarakat, serta ketentuan hukum yang hanya memberikan sanksi kepada pemberi sehingga tidak menimbulkan efek jera. Ditinjau dari perspektif siyāsah tanfīdziyyah, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. ABSTRACT General elections are a democratic process that grants citizens the right to directly determine their representatives and governmental leaders within a state. However, in practice, various forms of electoral violations still occur, one of which is vote buying. Money politics is understood as the giving or promising of money or other material benefits with the aim of influencing an individual‟s political choice. The main focus of this research is to analyze the implementation of law enforcement against money politics practices in elections and to examine it from the perspective of siyāsah tanfīdziyyah. This study employs a qualitative approach using a juridical-empirical research method, in which data were collected through interviews, observation, and documentation in Ulu Danau Village, Sindang Danau District, South OKU Regency. The study concludes that law enforcement against money politics practices based on Article 515 of Law Number 7 of 2017 in Ulu Danau Village has not been effective. The main obstacles include difficulties in obtaining evidence, low public participation in reporting violations, and legal provisions that impose sanctions only on the giver, thereby failing to create a deterrent effect. From the perspective of siyāsah tanfīdziyyah, this condition indicates that the principles of trustworthiness (amanah), justice, and public welfare (maslahah) in the administration of elections have not been fully realized. Therefore, strengthening law enforcement and increasing public legal awareness are necessary

Actions (login required)

View Item