TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di Dinas Kesehatan Lampung Utara)

Sulthon, Zahran Muzaki (2026) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di Dinas Kesehatan Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di Lampung Utara, menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum berjalan optimal. Dalam Islam, narkoba dipandang haram karena efeknya yang menyerupai khamr. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 untuk memperkuat sosialisasi dan penanggulangan, tingginya kasus menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaannya. Karena itu, penelitian ini meninjau peran Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Pasal 13 Perda tersebut melalui perspektif siyasah tanfidziyah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Kesehatan Lampung Utara?. 2). Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Kesehatan Lampung Utara ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa: 1). Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Lampung Utara oleh Dinas Kesehatan telah berjalan melalui kampanye, edukasi, partisipasi masyarakat, dan dukungan satgas desa, namun efektivitasnya masih rendah akibat keterbatasan SDM, sarana, pendataan, dan koordinasi. Penguatan tenaga, fasilitas, metode edukasi, serta kerja sama antarinstansi diperlukan agar program pencegahan narkoba lebih optimal. 2). Dalam tinjauan siyasah tanfidziyah, Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara telah sesuai dengan tujuan syariat karena bertujuan menjaga akal, jiwa, dan keturunan dari bahaya narkoba. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan tenaga dan sarana, lemahnya pendataan, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Kesenjangan layanan antarwilayah dan partisipasi masyarakat yang belum terstruktur juga menunjukkan adanya kelemahan eksekusi (naqṣ al-tanfiz). Karena itu, penguatan SDM, pedoman teknis, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat diperlukan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif sesuai prinsip siyasah Islam ABSTRACT Drug abuse in Indonesia continues to increase, including in North Lampung, indicating that prevention efforts have not yet been optimally implemented. In Islamic law, narcotics are prohibited due to their intoxicating effects, which resemble those of khamr. To strengthen prevention and control efforts, the Regional Government of North Lampung issued Regional Regulation No. 10 of 2019. However, the persistently high number of cases shows the need to evaluate the effectiveness of its implementation, particularly Article 13, which falls under the responsibility of the Health Office. This study aims to analyze the role of the Health Office in implementing Article 13 and to examine it through the perspective of siyāsah tanfīdziyyah. This research employed a qualitative descriptive method, using interviews, observation, and documentation for data collection. The data consisted of primary sources from key informants and secondary sources from documents and official reports. The findings reveal that the Health Office has implemented Article 13 through public campaigns, educational activities, community involvement, and support for village task forces. Nevertheless, the overall effectiveness remains limited due to constrained human resources, inadequate facilities, weak data collection systems, and insufficient cross-sector coordination. From the perspective of siyāsah tanfīdziyyah, Article 13 aligns with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī‘ah), particularly in safeguarding intellect, life, and lineage from the harms of narcotics. However, the implementation still reflects weaknesses (naqṣ al-tanfīz) due to operational constraints and uneven community participation. Strengthening human resources, technical guidelines, inter-agency cooperation, and structured community engagement is essential to ensure more effective policy execution in accordance with Islamic governance principles.

Actions (login required)

View Item