RESOLUSI KONFLIK TANAH ADAT TIYUH PAGAR DEWA KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DHANITAMA, LUCKY THUBAGUS BASSAR (2026) RESOLUSI KONFLIK TANAH ADAT TIYUH PAGAR DEWA KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Abstrak Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing individu ataupun kelompok memiliki kepentingan untuk memenuhi sebuah tujuan, adanya aspek yang dirugikan dalam memenuhi sebuah tujuan tersebut mengakibatkan lahirnya sebuah konflik, penanganan dalam konflik yang terjadi memberikan pilihan apakah akan selesai atau akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Dalam kehidupan sosial konflik menjadi dinamika yang tidak dapat terhindarkan, maka dari itu diperlukan tindakan yang relefan agar konflik dapat dikelola dengan baik, adanya resolusi dalam konflik ditujukan untuk menjadi bagian dalam proses mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi, sebagai media untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan, hadirnya resolusi konflik menjadi cara penyelesaian melewati proses non litigasi seperti negosiasi, mediasi ataupun arbitrasi. Sedangkan disisi lain terdapat penyelesaian litigasi, yang dimana jalan ini melewati proses pengadilan hukum, yang menyita dana dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tindakan resolusi konflik yang dilakukan oleh hak ulayat tanah adat, metode perdamaian yang digunakan pada konflik yang terjadi, dilakukan di Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, dan menggunakan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, serta menggunakan metode induktif dalam proses penarikan kesimpulan, analisis konflik yang berdasarkan dari nilai sikap (atittude), perilaku (behavior) dan kontradiksi (contradiction) yang dimana dalam konfliknya digambarkan dengan kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural yang menjadi studi perdamaian dalam melihat resolusi konflik yang dilakukan, menghasilkan tiga metode menuju perdamaian yaitu peacekeeping, peacemaking dan peacebuilding. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, jika dari awal manajemen konflik dilakukan dengan mengedepankan bentuk transenden, kompromi, ataupun penarikan diri, jalan tengah dari konflik yang terjadi akan berhasil didapatkan, melihat keinginan dari masyarakat adat adalah penyelesaian yang cepat, memberikan pilihan untuk mengedepankan penyelesaian yang bersifat non litigasi dimana penyelesaian ini merupakan penyelesaian tanpa melewati proses iii pengadilan hukum. Ajuan negosiasi, mediasi dan arbitrasi yang dilakukan tidak mendapatkan respon yang baik sehingga konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cepat, putusan litigasi yang diberikan dari direksi PTPN VII memberikan penyelesaian akhir yang lama karena masyarakat harus melewati panggilan sidang pengadilan untuk memberikan pembebasan terkait tanah adat yang masuk kedalam hak guna usaha (HGU) dimana dalam hal ini akan menguras moral dan ekonomi, yang dimana sampai saat ini juga masih belum terselesaikan. Kata Kunci: Konflik Tanah Adat, Resolusi Konflik, Masyarakat Adat, Hak Ulayat. iv Abstract In social life, every individual or group has interests to fulfill a goal. The existence of disadvantaged aspects in fulfilling these goals leads to the birth of conflict. The handling of such conflicts provides a choice: whether they will be resolved or become prolonged disputes. In social life, conflict is an unavoidable dynamic; therefore, relevant actions are required so that conflict can be properly managed. Conflict resolution is intended to be part of the process of identifying, handling, and resolving disputes that occur, serving as a medium to reach an agreement or a mutually beneficial solution. The presence of conflict resolution becomes a method of settlement through non litigation processes such as negotiation, mediation, or arbitration. On the other hand, there is litigation settlement, which goes through a legal court process that consumes both funds and time. This study aims to examine the conflict resolution actions taken by indigenous land rights holders (hak ulayat) and the peace methods used in the conflict occurring in Tiyuh Pagar Dewa, Pagar Dewa District, West Tulang Bawang Regency. This research uses a qualitative-descriptive method with a sociological approach. Data collection in this study utilized interview and documentation methods. The research analysis employs data reduction, data presentation, and data verification, using the inductive method in the conclusion drawing process. The conflict analysis is based on the values of attitude, behavior, and contradiction, where the conflict is depicted through direct violence, structural violence, and cultural violence. As a peace study looking at the conflict resolution performed, it produces three methods toward peace: peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding. The results of this study indicate that if conflict management is carried out from the beginning by prioritizing transcendent forms, compromise, or withdrawal, a middle ground for the conflict will be successfully achieved. Seeing that the desire of the indigenous community is a swift resolution, they provide options to prioritize non-litigation settlements, which are settlements without going through a legal court process. However, the proposals for negotiation, mediation, and arbitration did not receive a good response, so the conflict could not be resolved quickly. The litigation decision provided by the board of directors of PTPN VII resulted in a long final settlement because the community had to go through court summons to grant liberation regarding customary land included in the v Cultivation Rights Title (HGU). This process drains both morale and economy, and to this day, the issue remains unresolved. Keywords: Customary Land Conflict, Conflict Resolution, Indigenous Peoples, Customary Land Rights (Hak Ulayat).

Actions (login required)

View Item