IMPLEMENTASI PASAL 8 DAN 9 PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi)

FAHIRA, AINUNNISA (2026) IMPLEMENTASI PASAL 8 DAN 9 PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji Implementasi Pasal 8 dan 9 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi). Latar belakang penelitian ini didasari oleh upaya pemerintah Dinas Sosial sebagai bagian dari pemerintahan yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap anak jelanan, Gelandangan dan Pengemis yang menganggap fenomena ini sebagai kesenjangan sosial karena membahayakan diri sendiri dan orang lain serta ketertiban umum dan memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan. Meskipun sudah ada peraturan tentang pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan, faktanya Implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pelaksanaan Peraturan bupati tentang pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan dan menganalisis efektivitas Implementasinya ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan telah dilaksanakan, ditandai dengan razia dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, namun tingkat efektivitasnya masih rendah. Hambatan utama meliputi razia yang kurang sering dilakukan, tidak punya panti sosial milik kabupaten Bekasi sendiri, rendahnya kesadaran para Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis tentang bahayanya berada di jalanan. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah pelaksanaannya Dinas Sosial belum sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah yaitu prinsip pemimpin kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah dan prinsip amar makruf nahi munkar. ABSTRACT This study examines the implementation Articles 8 and 9 of Bekasi Regent Regulation Number 30 of 2013 concerning the Guidance of Street Children, Beggars, and Homeless People from the Perspective of Siyasah Tanfidziyah (A Study at the Social Affairs Office of Bekasi Regency). The background of this research is based on the efforts of the Social Affairs Office as part of the government responsible for carrying out guidance functions for street children, the homeless, and beggars, viewing this phenomenon as a form of social disparity because it endangers both themselves and others, disrupts public order, and exposes them to the risks of exploitation and violence. Although regulations regarding the guidance of street children, beggars, and the homeless already exist, in practice the implementation of these policies in the field still faces various obstacles and has not run optimally. The main objective of this research is to understand the process of implementing the Regent Regulation on the guidance of street children, beggars, and the homeless, and to analyze the effectiveness of its implementation from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. This study uses a qualitative descriptive approach with a field research design. Primary and secondary data were obtained through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies, with informants selected using purposive sampling techniques. The research findings show that the implementation of the Regent Regulation on the Guidance of Street Children, Beggars, and Homeless People has been carried out, indicated by raids and socialization conducted by the Social Affairs Office, but its effectiveness remains low. The main obstacles include infrequent raids, the absence of a social shelter owned by Bekasi Regency, and the low awareness among street children, beggars, and the homeless regarding the dangers of being on the streets. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the implementation by the Social Affairs Office has not fully aligned with Islamic law and the principles of siyasah tanfidziyah, namely the principle of leadership authority as a trust (amanah), the principle of consultation (musyawarah), and the principle of enjoining good and forbidding evil (amar ma’ruf nahi munkar).

Actions (login required)

View Item