IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAHTANFĪḌZIYYAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

THORIQ, ADRIAN WIBOWO (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAHTANFĪḌZIYYAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan transportasi publik di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 melalui perspektif Fiqh SiyasahTanfīḍziyyah. Permasalahan utama yang dikaji adalah minimnya penyediaan transportasi publik yang memadai meskipun telah diatur dalam regulasi Daerah, khususnya terkait kewajiban pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 89 Ayat (1). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transportasi publik belum berjalan optimal disebabkan oleh keterbatasan anggaran, minimnya koordinasi antar-stakeholder, dan rendahnya komitmen pelaksanaan regulasi. Analisis Fiqh SiyasahTanfīḍziyyah mengungkapkan bahwa pemerintah sebagai Ulī al-Amri memiliki tanggung jawab konstitusional dan syar'i dalam mewujudkan kemaslahatan umum melalui penyediaan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revitalisasi sistem transportasi publik melalui penguatan regulasi, peningkatan alokasi anggaran, dan penerapan prinsip-prinsip good governance yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. ABSTRACT This study examines the implementation of public transportation policies in Bandar Lampung City based on Regional Regulation Number 10 of 2017 through the perspective of Fiqh Siyāsah Tanfīḍziyyah . The main problem studied is the lack of adequate provision of public transportation even though it has been regulated in Regional regulations, especially regarding the obligation of the Regional government to guarantee the availability of public transportation as stipulated in Article 89 Paragraph (1). This study uses a juridical-normative and juridical-empirical approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies at the Bandar Lampung City Transportation Agency. The results of the study indicate that the implementation of public transportation policies has not been running optimally due to budget limitations, minimal coordination between stakeholders, and low commitment to implementing regulations. The analysis of Fiqh SiyasahTanfīḍziyyah reveals that the government as Ulī al-Amri has constitutional and sharia responsibilities in realizing public welfare through the provision of safe, comfortable, and affordable transportation facilities. This study recommends the need to revitalize the public transportation system through strengthening regulations, increasing budget allocations, and implementing good governance principles in line with Islamic values.

Actions (login required)

View Item