ANALISIS SIYĀSAH TANFĪDŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR04TAHUN2022TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kotabumi Lampung Utara)

WILLY, IKHSAN ALFARIZI (2026) ANALISIS SIYĀSAH TANFĪDŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR04TAHUN2022TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kotabumi Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Ketertiban umum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yag aman, damai dan harmonis. Dalam konteks pemerintahan daerah, perwujudan ketertiban umum menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai lembaga badan pemerintahan d alam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 04 tahun 2022 tentang ketertiban umum, telah menetapkan beberapa kebijakan untuk menjaga keteraturan sosial di ruang publik, yang mana telah di bentuk dalam pasal 12 yang mengatur larangan terhadap aktivitas yang mengganggu ketertiban, seperti berjualan di trotoar, parkir liar, dan beberapa pelanggaran pemanfaatan fasilitas umum lainnya. Teori yang digunakan Siyash Tanfidziyah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum oleh Satupan Polisi Pamong Praja dalam menjaga kawasan Jalan Jendral Sudirman Kotabumi? 2. Bagaimaan analisis Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah terhadap pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam menegakkan Pasal 12 tersebut ? Penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wancara dilakukan dengan 8 terdiri dari 3 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Juru Parkir, dan 3 Pedagang Kaki Lima,1 Tokoh Mayarakat. Pengimplementasian Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dilakukan dengan beberapa tahapan seperti sosialisasi, peringatan, penindakan, koordinasi lintas instansi, hingga evaluasi. Adapun mekanisme tersebut menitik beratkan bahwa Satpol-PP tidak hanya menekankan dari segi represif, akan tetapi juga dengan melakukakan pendekan secara persuasif dan humanis guna menjaga ketertiban umum dari tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum. Adapun perspektif dari masyarakat terkait pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa adanya beraneka ragam pandangan. Analisis Fiqh Siyāsah Tanfīdhiyyah, bahwa implementasi Pasal 12 sejalan dengan prinsip Tanfīdh al-Aḥkām yaitu pelaksanaan hukum oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Kemudian, tindakan Satpol-PP yang dinilai sesuai dengan prinsip maṣlaḥah mursalah karena berorientasi terhadap kepentingan publik yang lebih luas meskipun menimbulkan dampak pada sebagian individu seperti pedagang kaki lima. ABSTRACT Public order is a crucial element in creating a safe, peaceful, and harmonious community life. In the context of regional government, the realization of public order is the responsibility of the Civil Service Police Unit (Satpol-PP), as a government agency responsible for maintaining public order and security. North Lampung Regency Regulation Number 4 of 2022 concerning Public Order establishes several policies to maintain social order in public spaces, which are outlined in Article 12, which prohibits activities that disrupt public order, such as selling on sidewalks, illegal parking, and several other violations of public facility usage. The theory used is Siyash Tanfidziyah. The formulation of the problem in this study is, 1. How is the implementation of Article 12 of the Regional Regulation of North Lampung Regency Number 4 of 2022 concerning Public Order by the Satpan Polda Pamong Praja in guarding the Jalan Jenderal Sudirman Kotabumi area? 2. How is the analysis of Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah regarding the implementation of order carried out by Satpol-PP in enforcing Article 12? This research is conducted by means of field research. The data used are primary data and secondary data. The data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. In this study, interviews were conducted with 8 consisting of 3 Satpol PP, 1 Parking Attendant, and 3 Street Vendors, 1 Community Leader. The implementation of Article 12 of Regional Regulation Number 04 of 2022 by the Public Order Agency (Satpol-PP) is carried out through several stages, including outreach, warnings, enforcement, cross-agency coordination, and evaluation. This mechanism emphasizes that Satpol-PP not only emphasizes repression but also employs a persuasive and humane approach to maintain public order in green belts, parks, and public spaces. Public perspectives on the implementation of this Regional Regulation demonstrate diverse views. An analysis of Islamic jurisprudence (Fiqh Siyāsah Tanfīdhiyyah) states that the implementation of Article 12 aligns with the principle of Tanfīdh al-Aḥkām, namely the implementation of law by the government in the public interest. Furthermore, Satpol-PP's actions are deemed to align with the principle of maṣlaḥah mursalah because they are oriented towards the broader public interest, despite the impact on some individuals, such as street vendors.

Actions (login required)

View Item