TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI ALAT PERTANIAN DENGAN PEMBAYARAN TUNDA STUDI DI DESA DAMARPURA

RITA, ZAHARA (2026) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI ALAT PERTANIAN DENGAN PEMBAYARAN TUNDA STUDI DI DESA DAMARPURA. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Praktik jual beli di pedesaan seringkali berjalan sederhana dan berbasis kepercayaan, namun di balik kesederhanaan ini sering muncul masalah kejelasan harga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan harga dalam jual beli alat pertanian di Desa Damarpura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, dan untuk mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi langsung dan wawancara dengan satu penjual dan sebelas pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua sistem pembayaran, yaitu tunai dan penangguhan. Harga tunai disepakati di awal kontrak, sedangkan harga yang ditangguhkan hanya diinformasikan setelah pembayaran dengan selisih harga yang signifikan tanpa catatan tertulis. Praktik ini mengandung unsur-unsur gharar (ambiguitas) yang bertentangan dengan prinsip kejelasan harga (jahl bi al-tsaman), keadilan ('adl), dan kemauan (tarādhī) dalam fiqh muamalah, karena menciptakan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penetapan harga yang jelas di awal kontrak, pencatatan transaksi, dan edukasi fiqh muamalah agar transaksi berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. ABSTRACT Buying and selling practices in rural communities are often simple and based on mutual trust: however, behind this simplicity, issues of price clarity frequently arise and can lead to potential injustice. This study aims to analyze the pricing mechanism in the sale of agricultural tools in Damarpura Village, Buana Pemaca District, South OKU Regency, and to examine its compliance with the principles of Islamic law. The research employs a qualitative approach with a case study design through direct observation and interviews with one seller and eleven buyers. The findings indicate two payment systems: cash and deferred. While the cash price is agreed upon at the time of contract, the deferred price is disclosed only at the time of payment, with a significant price difference and no written documentation. This practice contains elements of gharar (ambiguity), contradicting the principles of price clarity (jahl bi altsaman), justice (‘adl), and mutual consent (tarādhī) in fiqh muamalah, as it creates informational imbalance between the seller and the buyers. The study concludes that clear price determination at the outset of the contract, proper transaction documentation, and education on fiqh muamalah are essential to ensure that deferred payment transactions remain transparent, fair, and compliant with Islamic principles.

Actions (login required)

View Item