ANALISIS HDDEN FEES DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Binti, Istiqomah Suganda (2026) ANALISIS HDDEN FEES DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi keuangan digital di Indonesia dengan penetrasi dompet digital mencapai 98% pada tahun 2023 telah mengubah lanskap transaksi ekonomi masyarakat, namun di balik kemudahan tersebut muncul fenomena biaya tersembunyi (hidden fees) yang menimbulkan persoalan keadilan dan transparansi dengan kerugian finansial mencapai Rp 200.000 hingga Rp 500.000 per pengguna aktif per tahun. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku fiqh muamalah, dan jurnal ilmiah yang dianalisis melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan ijtihād qiyāsī untuk menjawab bagaimana praktik hidden fees terjadi, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadapnya dalam konteks akad ijarah, dan strategi memastikan transparansi biaya sesuai prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan hidden fees muncul dalam berbagai bentuk seperti biaya top-up tersembunyi, biaya penarikan tidak konsisten, biaya administrasi platform, markup kurs, dan biaya pemeliharaan akun pasif akibat asimetri informasi dan lemahnya standar pengungkapan. Praktik ini mengandung unsur gharar fahisy dan tadlis yang menjadikan akad cacat (fasid) atau batal menurut hukum syariah, dengan keempat mazhab sepakat menolak ujrah majhulah dalam akad ijarah. Penelitian ini memperkenalkan Sharia-Compliant Transparency Framework for Digital Finance yang mengintegrasikan pendekatan maqāṣid, tata kelola multi-stakeholder, dan pengawasan berbasis teknologi dengan strategi implementasi empat fase melibatkan OJK, DSN-MUI, perusahaan fintech, dan konsumen untuk mentransformasi ekosistem fintech syariah Indonesia menjadi lebih transparan dan adil, membuktikan bahwa konsep klasik ujrah ma'lumah harus diinterpretasikan ulang dalam konteks digital melalui mekanisme pengungkapan real-time yang wajib. ABSTRACT The development of digital financial technology in Indonesia, with digital wallet penetration reaching 98% in 2023, has changed the landscape of economic transactions in society. However, behind this convenience lies the phenomenon of hidden fees, which raises issues of fairness and transparency, with financial losses reaching IDR 200,000 to IDR 500,000 per active user per year. This study uses a normative legal method with a qualitative approach through a literature study of laws and regulations, DSN-MUI fatwas, fiqh muamalah books, and scientific journals analyzed through the maqāṣid al-syarī'ah and ijtihād qiyāsī frameworks to answer how the practice of hidden fees occurs, how Islamic economic law views them in the context of ijarah contracts, and strategies for ensuring cost transparency in accordance with sharia principles. The results of the study show that hidden fees appear in various forms, such as hidden top-up fees, inconsistent withdrawal fees, platform administration fees, exchange rate markups, and passive account maintenance fees due to information asymmetry and weak disclosure standards. This practice contains elements of gharar fahisy and tadlis, which render the contract defective (fasid) or void according to Sharia law, with the four schools of thought agreeing to reject ujrah majhulah in ijarah contracts. This study introduces the Sharia-Compliant Transparency Framework for Digital Finance, which integrates the maqāṣid approach, multi-stakeholder governance, and technology-based supervision with a four-phase implementation strategy involving the OJK, DSN-MUI, fintech companies, and consumers to transform Indonesia's Sharia fintech ecosystem into a more transparent and fair one, proving that the classic concept of ujrah ma'lumah must be reinterpreted in the digital context through mandatory real-time disclosure mechanisms.

Actions (login required)

View Item