IMPLEMENTASI PASAL 16 UNDANG-UNDANG DINAS MILITER TAHUN 1954 TENTANG DAFTAR WAJIB MILITER DI THAILAND BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

IKHROM, WAEJI (2026) IMPLEMENTASI PASAL 16 UNDANG-UNDANG DINAS MILITER TAHUN 1954 TENTANG DAFTAR WAJIB MILITER DI THAILAND BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Pasal 16 UndangUndang Dinas Militer 1954, yang mengatur pendaftaran wajib militer di Thailand. Studi ini berfokus pada eksplorasi penegakan hukum ini dalam konteks sosial, politik, dan agama. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah implementasi Pasal 16 Undang-Undang Dinas Militer di Kantor Distrik Daerah, Thailand, dan Bagaimana tinjaun fiqih siyasah terhadap implementasi pendaftaran wajib militer di Thailand. Tujuannya adalah supaya memahami implementasi undang-undang ter sebut, dan supaya memahami tinjau fiqih siyasah terhadap implementasi undang-undang ini. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemuda yang memiliki pengalaman wajib militer dan analisis dokumen-dokumen terkait, termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada fikih politik Islam Siyasah Harbiyah Syariyah, yang berkaitan dengan peran negara dan warga negara dalam melindungi negara menurut prinsip-prinsip Islam, dan Siyasah Tanfidziyah Syariyah, yang berkaitan dengan administrasi dan penegakan hukum dalam kerangka agama. Pendekatan ini, dipadukan dengan konsep patriotisme. Dengan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa dalam penerapan wajib militer merupakan suatu yang pokok, dan selalu turun temurun kebijakan hingga saat ini, beberapa pemandangan sudah mencapai nilai-nilai tujuan dan tetap memiliki sisi lemahnya, khususnya persamaan adil dalam penerapan. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang konteks penegakan hukum wajib militer pada tataran operasional, mengaitkannya dengan kerangka nilai-nilai keagamaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat di wilayah kajian, yang selanjutnya dapat bermanfaat bagi penyusunan kebijakan yang berwawasan keagamaan dan berdimensi budaya. ABSTRACT This study aims to examine the implementation of Article 16 of the 1954 Military Service Act, which regulates compulsory military service in Thailand. This study focuses on exploring the enforcement of this law within a social, political, and religious context. The research questions are: how Article 16 of the Military Service Act is implemented in the Regional District Offices of Thailand, and how the Islamic jurisprudence (fiqh siyasa) review relates to the implementation of compulsory military service in Thailand. The goal is to understand the implementation of this law and to understand the Islamic jurisprudence (fiqh siyasa) review of this law. This study uses qualitative research methods, collecting data through semi-structured interviews with young men with military service experience and analyzing relevant documents, including laws, regulations, and government policies. The conceptual framework used in this study is based on Islamic political jurisprudence (Siyasah Harbiyah Syariyah), which concerns the role of the state and citizens in protecting the nation according to Islamic principles, and Siyasah Tanfidziyah Syariyah, which concerns the administration and enforcement of law within a religious framework. This approach is combined with the concept of patriotism. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of compulsory military service is a fundamental and has always been a policy passed down from generation to generation until now, some views have achieved the intended values and still have weaknesses, especially in terms of fair equality in implementation. The research results are expected to provide an understanding of the context of enforcing compulsory military service at the operational level, analizing it to the framework of religious values and the national and state awareness of the people in the study area, which can be useful for formulating policies that are religiously informed and have cultural dimension.

Actions (login required)

View Item