TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PADA JASA KEAMANAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN BUMI KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG

MUHAMMAD, NAUFAL ABDILLAH (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PADA JASA KEAMANAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN BUMI KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Sistem pengupahan jasa keamanan lingkungan di Lingkungan I Kelurahan Bumi Kedamaian merupakan salah satu upaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman melalui partisipasi warga dalam iuran bulanan. Namun, pelaksanaan keamanan lingkungan ini masih ditemukan masalah terkait keadilan pengupahan terutama mengenai praktik pemotongan upah petugas keamanan secara sepihak jika terjadi kerusakan rumah warga meskipun hal tersebut terjadi diluar jam kerja petugas. Bahkan pemotongan upah tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah atau pemberitahuan terlebih dauhulu sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi petugas keamanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu praktik pengupahan pada jasa keamanan lingkungan di Kelurahan Bumi Kedamaian Kota Bandar Lampung dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Jasa Keamanan Lingkungan di Kelurahan Bumi Kedamaian Kota Bandar Lampung. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan pada jasa keamanan lingkungan di Lingkungan I Kelurahan Bumi Kedamaian Kota Bandar Lampung dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Jasa Keamanan Lingkungan di Kelurahan Bumi Kedamaian Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap praktik bagi hasil di lapangan, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengupahan jasa keamanan lingkungan di Lingkungan I Kelurahan Bumi Kedamaian Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengupahan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya pemotongan upah petugas keamanan secara sepihak dan belum adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban antara petugas keamanan lingkungan dengan warga. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur ketidakadilan bagi petugas keamanan dan perlindungan hak petugas keamanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perjanjian tertulis dan penghentian praktik pemotongan upah secara sepihak agar sistem pengupahan jasa keamanan lingkungan di Lingkungan I Kelurahan Bumi Kedamaian benar-benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. ABSTRACT The wage system for environmental security services in Neighborhood I of Bumi Kedamaian Village is one of the community's efforts to create a safe environment through the participation of residents in monthly dues. However, the implementation of neighborhood security is still found problems related to wage justice, especially regarding the practice of unilaterally cutting the wages of security officers if there is damage to residents' houses even though it occurs outside the officer's working hours. In fact, the wage deductions were made without any deliberation or prior notification, causing a sense of injustice for the security officers. The formulation of the problem in this study is the practice of wages on environmental security services in Neighborhood I, Bumi Kedamaian Village, Bandar Lampung City and the Sharia Economic Law Review of Wage Practices on Environmental Security Services in Neighborhood I, Bumi Kedamaian Village, Bandar Lampung City. The purpose of this research is to find out how the practice of wages on environmental security services in Neighborhood I, Bumi Kedamaian Village, Bandar Lampung City and how the Sharia Economic Law Review of Wage Practices on Environmental Security Services in Neighborhood I, Bumi Kedamaian Village, Bandar Lampung City. The method used in this research is descriptive qualitative analysis with a field research approach. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, direct observation of profit-sharing practices in the field, and documentation. The results of this study indicate that the practice of environmental security services in Neighborhood I, Bumi Kedamaian Village, Bandar Lampung City is not fully in accordance with the principles of wages in sharia economic law. In its implementation, there are still unilateral deductions from the wages of security officers and there is no written agreement governing the rights and obligations between neighborhood security officers and residents. Based on the review of sharia economic law, this practice contains elements of injustice for security officers and protection of security officers' rights. Therefore, it is necessary to have a written agreement and stop the practice of unilateral wage deductions so that the wage system for environmental security services in Bumi Kedamaian Village is truly in accordance with Sharia Economic Law.

Actions (login required)

View Item