TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI FINTECH PEER-TO-PEER LENDING KONVENSIONAL: STUDI KASUS PLATFORM LAHAN SIKAM BERDASARKAN POJK NO. 22 TAHUN 2023

SHARANNIE MEUTHIA, PUTRI ARKIAN ARIEF (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI FINTECH PEER-TO-PEER LENDING KONVENSIONAL: STUDI KASUS PLATFORM LAHAN SIKAM BERDASARKAN POJK NO. 22 TAHUN 2023. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Teknologi Keuangan (fintech) adalah inovasi dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Kehadirannya memberikan kemudahan, salah satunya adalah pinjaman online peer-to-peer lending, yang jauh lebih mudah daripada mengajukan kredit melalui bank. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat potensi risiko terhadap konsumen seperti ketidakjelasan informasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga kerugian akibat gagal bayar. Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 3 ayat (2) menjelaskan prinsip perlindungan konsumen yang menariknya, prinsip-prinsip ini mengandung nilai-nilai yang juga dikenal dalam 3 prinsip utama muamalah, yaitu kesejahteraan, keseimbangan, dan keadilan, atau praktik ekonomi yang menghindari riba, perjudian, ketidakpastian, penindasan, dan barang-barang haram. Platform Lahan Sikam sebagai penyelenggara Peer-to-Peer Lending di Bandar Lampung menjadi pilihan sebagai objek penelitian karena merupakan perusahaan fintech pertama di luar Jawa, selain itu platform ini telah berizin dan diawasi oleh OJK serta menjadi anggota AFPI. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diterapkan oleh platform Lahan Sikam berdasarkan ketentuan POJK No. 22 Tahun 2023? (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perlindungan konsumen yang diterapkan oleh platform Lahan Sikam? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer berupa wawancara dengan informan serta data sekunder, dengan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) berdasarkan POJK No. 22 Tahun 2023, bentuk perlindungan konsumen di Lahan Sikam terlihat melalui simulasi pinjaman, penagihan yang adil, dan saluran pengaduan yang responsif, meskipun implementasi teknis masih perlu diperkuat. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan konsumen di Platform Lahan Sikam menunjukkan bahwa praktiknya sesuai dengan prinsip amānah, adil, dan maslahat. Seperti, transparansi informasi mencegah garar dan penagihan yang adil menghindari ẓulm. ABSTRACT Financial technology (fintech) is an innovation in technologybased financial services. Its presence provides convenience, one of which is peer-to-peer online lending, which is much easier than applying for credit through a bank. However, behind the convenience it offers, there are potential risks to consumers, such as unclear information, misuse of personal data, and losses due to default. In an effort to improve consumer protection in the financial services sector, the OJK has issued POJK No. 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. Article 3 paragraph (2) explains the principles of consumer protection, which are interestingly based on the three main principles of muamalah, namely welfare, balance, and justice, or economic practices that avoid usury, gambling, uncertainty, oppression, and haram goods. The Lahan Sikam platform, as a Peer-to-Peer Lending provider in Bandar Lampung, was chosen as the object of this study because it is the first fintech company outside Java. In addition, this platform is licensed and supervised by the OJK and is a member of the AFPI. The issues to be examined in this study are (1) what form of consumer protection is implemented by the Lahan Sikam platform based on the provisions of POJK No. 22 of 2023? (2) How does Islamic economic law view the consumer protection practices implemented by the Lahan Sikam platform? This study uses a descriptive analytical research method, with primary data sources in the form of interviews with informants and secondary data, with qualitative descriptive analysis. The data is processed using qualitative analysis and deductive conclusions. The results of the study show that (1) based on POJK No. 22 of 2023, consumer protection on the Sikam Platform is evident through loan simulations, fair billing, and responsive complaint channels, although technical implementation still needs to be strengthened. (2) A review of Sharia Economic Law regarding consumer protection on the Lahan Sikam platform shows that its practices are in line with the principles of amānah, fairness, and maslahat. For example, transparency of information prevents garar, and fair collection avoids ẓulm.

Actions (login required)

View Item