PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran)

UIN RADEN INTAN LAMPUNG (2026) PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran). FAKULTAS SYARIAH.

PDF Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas sistem kewarisan adat Masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang menganut sistem mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua berhak mengelola dan mewarisi harta keluarga. Sistem tersebut bertujuan menjaga keutuhan harta keluarga dan melestarikan tradisi adat. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dalam implementasi sistem waris adat tersebut, dipengaruhi oleh faktor kontribusi terhadap orang tua, kondisi ekonomi, serta tradisi perkawinan. Beberapa ahli waris mengklaim hak sepihak atas harta warisan dengan alasan kontribusi atau kebutuhan ekonomi, sehingga memunculkan potensi ketidakadilan terhadap ahli waris lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam tidak terstruktur kepada tokoh adat dan masyarakat setempat, serta studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengkaji praktik pewarisan adat Lampung Sai Batin dan meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum keluarga Islam, khususnya pembagian harta berdasarkan faraidh. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi antara sistem kewarisan adat dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Integrasi keduanya dapat dilakukan melalui musyawarah adat, mekanisme hibah, atau wasiat untuk menjembatani tradisi lokal dengan ketentuan syariah, guna menciptakan keadilan bagi seluruh ahli waris. ABSTRACT This study examines the inheritance system of the Lampung Sai Batin indigenous community in Gedung Dalom Village, Way Lima Subdistrict, Pesawaran Regency, which adheres to a male-majorat inheritance system, granting the eldest son the primary right to manage and inherit family assets. This system aims to preserve family wealth and maintain cultural traditions. However, field findings indicate a shift in the implementation of this inheritance system influenced by factors such as individual contributions to parents, economic conditions, and customary marriage practices. Several heirs claimed exclusive rights to inheritance based on their contributions or economic circumstances, potentially marginalizing the rights of other heirs. This research employs a qualitative approach through in- depth interviews with traditional leaders and community members, supported by documentation studies. The analysis explores the inheritance practices of the Lampung Sai Batin community and examines their alignment with Islamic family law, particularly the faraidh principles governing inheritance distribution. The study concludes that harmonization between customary inheritance systems and Islamic legal principles is necessary. Integration can be achieved through customary deliberations (musyawarah), the use of grants (hibah), or wills (wasiat), providing a bridge between local traditions and Islamic law to ensure justice for all heirs.

Actions (login required)

View Item