NAFKAH MUT’AH TERHADAP ISTRI YANG DICERAI TALAK QABLA DUKHUL PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

HELDA, WATI (2026) NAFKAH MUT’AH TERHADAP ISTRI YANG DICERAI TALAK QABLA DUKHUL PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pemberian mut’ah merupakan kompensasi yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya. Mut’ah dapat berupa perhiasan/benda, maupun uang sebagai penghibur hati bekas istrinya. Seorang mantan suami memberikan mut’ah sesuai dengan kemampuan dirinya, berdasarkan kondisi ekonominya berkecukupan, pas-pasan atau kekurangan Permasalahan mengenai pemberian mut’ah bagi wanita yang ditalak ini berdasarkan dari Q.S al Baqarah:241, bahwa orang-orang yang bertaqwalah yg berkewajiban memberikan mut’ah kepada mantan istrinya. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali menyatakan bahwa mut’ah hukumnya wajib dalam kondisi tertentu, khususnya jika perceraian terjadi sebelum dukhul dan mahar belum ditentukan. Sementara Mazhab Maliki memandang bahwa mut’ah bersifat sunnah, sebagai bentuk ihsan atau kebaikan dari suami. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan empat mazhab fikih (Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hambali) mengenai kewajiban pemberian nafkah mut’ah kepada istri yang dicerai sebelum dukhul (talak qabla dukhul)? (2)Bagaimana pengaturan hukum nafkah mut’ah terhadap istri yang dicerai talak qabla dukhul dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nafkah mut’ah terhadap istri yangdicerai talak qabla dukhul perspektif empat mazhab dan kompilasi hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan motode pustaka (library research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif, kemudian cara berpikir menggunakan cara deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum baik buku-buku fikih, hadist, kitab,pasal dan sebagainya tentang suatu konsep yang kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik. Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, pandangan para ulama mengenai pemberian mut’ah kepada istri yang dicerai talak qabla dukhul memiliki perbedaan pendapat yang signifikan. Mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali sepakat bahwa mut’ah merupakan kewajiban syar’i yang harus dipenuhi oleh suami dalam kondisi tertentu, khususnya ketika perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan badan dan belum ditentukan mahar dalam akad. Berbeda halnya dengan Mazhab Maliki yang berpendapat bahwa pemberian mut’ah kepada istri yang dicerai adalah sunnah, bukan wajib. Mut’ah dipandang sebagai bentuk ihsan (kebaikan) dan akhlak mulia dari suami, sehingga bersifat tidak mengikat secara hukum. Adapun dalam hukum Islam di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 149 huruf (a), mut’ah hanya diwajibkan kepada istri yang diceraikan setelah terjadi hubungan badan (ba’da dukhul). Sedangkan bagi istri yang diceraikan sebelum dukhul, tidak terdapat kewajiban bagi suami untuk memberikan mut’ah. ABSTRACT Mut'ah is compensation given by an ex-husband to his ex-wife. Mut'ah can be in the form of jewelry/objects, or money to console his ex-wife. An exhusband provides mut'ah according to his ability, based on whether his economic situation is sufficient, mediocre, or insufficient. The issue of granting mut'ah to a divorced woman is based on Q.S. al-Baqarah: 241, which states that pious people are obligated to grant mut'ah to their ex-wives. Scholars differ on its legal status. The Hanafi, Shafi'i, and Hanbali schools of thought state that mut'ah is obligatory under certain conditions, particularly if the divorce occurred before the marriage and the dowry has not been determined. Meanwhile, the Maliki school of thought considers mut'ah to be sunnah, a form of ihsan or kindness from the husband. The formulation of the problem in this study is (1) What are the views of the four schools of jurisprudence (Maliki, Hanafi, Syafi'i, and Hambali) regarding the obligation to provide mut'ah maintenance to a wife who is divorced before the divorce (talak qabla dukhul)? (2) How is the legal regulation of mut'ah maintenance for a wife who is divorced by talak qabla dukhul in the Compilation of Islamic Law (KHI)? The purpose of this study is to determine the mut'ah maintenance for a wife who is divorced by talak qabla dukhul from the perspective of the Malikiyah school of thought and the compilation of Islamic law. In this study, a descriptive library research method is used using qualitative analysis methods, then a deductive way of thinking is used when the author collects library data in general, both fiqh books, hadiths, books, articles and so on about a concept which is then drawn specifically to a point. Based on the research data, it can be concluded that the views of Islamic scholars regarding the granting of mut'ah to a wife divorced by talaq qabla dukhul (religious divorce). The Hanafi, Shafi'i, and Hambali schools agree that mut'ah is a sharia obligation that must be fulfilled by the husband under certain circumstances, particularly when the divorce occurs before sexual intercourse and a dowry has not been determined in the marriage contract. Conversely, the Maliki school of thought holds that granting mut'ah to a divorced wife is sunnah, not obligatory. Mut'ah is viewed as an act of ihsan (goodness) and noble character on the part of the husband, and is therefore not legally binding. Under Indonesian Islamic law, as stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), specifically Article 149 letter (a), mut'ah is only obligatory for a wife divorced after sexual intercourse (after dukhul). For a wife divorced before dukhul, the husband is not obligated to grant mut'ah.

Actions (login required)

View Item