PENGUPAHAN TANPA AKAD DALAM PENANAMAN BIBIT PISANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)

Danial, Fikri (2026) PENGUPAHAN TANPA AKAD DALAM PENANAMAN BIBIT PISANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Praktik pengupahan tanpa akad dalam penanaman bibit pisang masih banyak ditemukan di Pekon Pampangan, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus. Sistem pengupahan ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan hak dan kewajiban antara petani dan pemilik kebun, serta potensi terjadinya ketidakadilan dalam pembagian upah. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya kejelasan akad, keadilan, dan perlindungan hak-hak pekerja dalam setiap transaksi muamalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan tanpa akad dalam penanaman bibit pisang di Pekon Pampangan dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengupahan tanpa akad dari perspektif hukum ekonomi syariah serta memberikan solusi dan rekomendasi agar sistem pengupahan di sektor pertanian dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, sehingga tercipta hubungan kerja yang adil dan transparan antara petani dan pemilik kebun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan petani dan pemilik kebun, serta dokumentasi terkait praktik pengupahan di lokasi penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad, keadilan, dan perlindungan hak-hak pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan tanpa akad di Pekon Pampangan cenderung merugikan petani, karena upah seringkali ditentukan sepihak oleh pemilik kebun dan seringkali terjadi keterlambatan pembayaran. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, dan juga transparansi sebagaimana yang dianjurkan dalam syariat Islam. Ketidakjelasan besaran upah, waktu pembayaran, serta tidak ada akad yang sah dapat menimbukkan kerugian pada salah satu pihak, sehingga diperlukan perbaikan sistem melalui pembuatan kesepakatan kerja yang jelas dan transparan sesuai dengan syariat Islam. ABSTRACT The practice of hiring without a written contract in planting banana seedlings is still widely found in Pekon Pampangan, Cukuh Balak District, Tanggamus Regency. This wage system causes various problems, such as unclear rights and obligations between farmers and plantation owners, as well as the potential for injustice in the distribution of wages. This uncertainty contradicts the principles of sharia economic law that emphasize the importance of clarity of contracts, justice, and protection of workers' rights in every muamalah transaction. The formulation of the problem in this study is how the practice of wages without a contract in planting banana seedlings in Pekon Pampangan and how sharia economic law reviews the practice. This study aims to analyze the practice of wages without a contract from the perspective of sharia economic law and provide solutions and recommendations so that the wage system in the agricultural sector can run according to sharia principles, so as to create a fair and transparent working relationship between farmers and plantation owners. The research method used is field research with a descriptive qualitative approach to analysis. Data were collected through observation, in-depth interviews with farmers and plantation owners, and documentation related to wage practices at the research location. The analysis was conducted by comparing the field findings with the principles of sharia economic law, especially related to contracts, justice, and protection of workers' rights. The results showed that the practice of wages without a contract in Pekon Pampangan tends to harm farmers, because wages are often determined unilaterally by the plantation owner and there are often delays in payment. Based on Sharia Economic Law, this practice has not fully fulfilled the principles of justice, clarity of contracts, and transparency as recommended in Islamic law. The unclear amount of wages, the time of payment, and the absence of a valid contract can cause losses to one of the parties, so it is necessary to improve the system through making a clear and transparent work agreement in accordance with Islamic law.

Actions (login required)

View Item