WAHYU, DIANTO (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 56 TAHUN 2021 PADA HIBURAN ORGEN TUNGGAL. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena sosial dalam penyelenggaraan hiburan orgen tunggal di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sering menimbulkan gangguan ketertiban berupa pesta minuman keras, musik bervolume tinggi, dan konflik sosial. Masalah penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat mengatur hiburan masyarakat secara efektif serta sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan prinsip fiqih siyasah tanfidziyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan bupati, literatur fiqih siyasah, dan arsip pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptifkualitatif dengan menekankan wewenang eksekutif dalam menjaga kemaslahatan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 9 berjalan efektif melalui pembatasan waktu hiburan, pelarangan lagu remix, dan pengawasan lapangan, sehingga hajatan menjadi lebih tertib dan aman. Dari perspektif fiqih siyasah tanfidziyah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip amar ma‘ruf nahi munkar dan maqāṣid al-syariah dalam menjaga akal, agama, dan ketertiban sosial. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana regulasi sekaligus pelindung nilai syariat melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif. Abstract This study is motivated by social phenomena in the organization of single-organ entertainment in Suka Mukti Village, Mesuji District, Ogan Komering Ilir Regency, which often causes public disturbances such as alcohol parties, high-volume music, and social conflicts. The research problem focuses on how the implementation of Article 9 of the Regent Regulation Number 56 of 2021 on Public Order and Community Peace can effectively regulate community entertainment and to what extent this policy aligns with the principles of fiqh siyasah tanfidziyah. The study employs a qualitative approach with a case study design. Primary data were collected through interviews with the village head, village officials, and community members, while secondary data were obtained from regent regulations, fiqh siyasah literature, and other supporting documents. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively, emphasizing the executive authority in safeguarding public welfare. The findings indicate that the implementation of Article 9 is effective through entertainment time restrictions, prohibition of remix songs, and field supervision, resulting in more orderly and safe village celebrations. From the perspective of fiqh siyasah tanfidziyah, this policy aligns with the principles of amar ma’ruf nahi munkar and maqāṣid al-shari’ah in preserving reason, religion, and social order. The village government acts not only as a policy enforcer but also as a protector of Sharia values through persuasive, educational, and participatory approaches.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 21 Jan 2026 08:54 |
| Last Modified: | 21 Jan 2026 08:54 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/42365 |
Actions (login required)
 |
View Item |
