PRAKTIK GADAI KENDARAAN BERMOTOR PADA GADAI PERORANGAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)

RIDHO, RIANNATA (2026) PRAKTIK GADAI KENDARAAN BERMOTOR PADA GADAI PERORANGAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utangpiutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan (sering disebut hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara terdapat praktik gadai dengan memberikan jaminan sebuah sepeda motor. Jadi pihak pertama (rahn) meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua (murtahin) dengan memberikan sebuah jaminan sepeda motor kepada pihak kedua. Dalam praktiknya gadai tersebut terdapat bunga yang sangat tinggi, dimana hal ini sangat merugikan pihak peminjam uang. Maka dari latar belakang tersebut peneliti ingin membahasnya dalam bentuk skripsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik gadai kendaraan bermotor pada gadai perorangan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai kendaraan bermotor pada gadai perorangan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara? Penelitian ini Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh langsung dari responden mengenai praktik gadai dengan tekhnik pengumpulan data wawancara dan pengamatan sedangkan data sekunder berupa teori- teori dan norma hukum. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendiskripsikan pelaksanaan gadai perorangan kendaraan bermotor di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pelaksanaan gadai motor di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara ini di dasarkan pada perjanjian kedua belah pihak unsur saling kepercayaan yang sudah menjadi kebiasaan pelaksanaan gadai di Kelurahan tersebut. Dalam perjanjian diberi waktu satu bulan tetapi jika penggadai menghambat dalam pembayaran, sehingga menambah biaya tambahan dalam pengembaliannya. Serta adanya potongan 5% di awal dari nominal gadai sebagai bentuk biaya perawatan motor selama masa gadai berlangsung, Salah satu ketentuan yang bertentangan adalah pengenaan bunga sebesar 20% atas nominal gadai, yang dalam perspektif syariah termasuk dalam kategori riba karena merupakan tambahan dari pokok utang yang tidak diperbolehkan, dan apabila dalam 1 bulan tidak ditebus bisa bayar bunganya terlebih dulu untuk jangka waktu, dan apabila bunganya tidak dibayarkan juga maka motor itu terebut lepas dari pemiliknya/menjadi si pemilik dana. 2) Pelaksanaan gadai motor di Kelurahan Kota Alam, Kotabumi Selatan, Lampung Utara belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Potongan 5% sebagai biaya perawatan seharusnya dijelaskan dan disepakati bersama, bukan langsung dipotong dari dana gadai. Selain itu, pengalihan hak milik motor kepada penerima gadai jika bunga tidak dibayar juga bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hukum Islam, barang jaminan tidak boleh langsung menjadi milik penerima gadai, melainkan harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang, dengan kelebihan dana dikembalikan kepada pemilik. ABSTRACT In economic matters, people often engage in debt transactions to meet their financial needs, either with or without collateral. A debt is the giving of something to someone with the promise of repayment. Whereas a debt secured by collateral is the Arabic word for "al-hasbu," meaning "to hold." In Kota Alam Village, South Kotabumi District, North Lampung, there is a practice of pawning involving a motorcycle. Thus, the first party borrows money from the second party by providing the motorcycle as collateral. In practice, this type of pawning involves very high interest rates, which is very detrimental to the borrower. Therefore, based on this background, the researcher would like to discuss this issue in the form of a thesis. The formulation of the problem in this study is 1) How is the practice of pawning motor vehicles at individual pawns carried out by the people of Kota Alam Village, South Kotabumi District, North Lampung Regency? 2) How is the legal review of Islamic economics regarding the practice of pawning motor vehicles at individual pawns carried out by the people of Kota Alam Village, South Kotabumi District, North Lampung Regency? This research is a field research. This study uses primary data obtained directly from respondents regarding pawning practices with interview and observation data collection techniques while secondary data are in the form of legal theories and norms. All of these data are materials to describe the implementation of individual pawning of motor vehicles in Kota Alam Village, South Kotabumi District, North Lampung Regency. Based on the results of the study, it shows that: 1) The implementation of motorcycle pawning in Kota Alam Village, South Kotabumi District, North Lampung is based on an agreement between the two parties, an element of mutual trust that has become a custom in the implementation of pawning in the Village. In the agreement, one month is given but if the pawner delays payment, it will add additional costs in the return. As well as a 5% deduction at the beginning of the nominal pawn as a form of motorcycle maintenance costs during the pawn period, One of the conflicting provisions is the imposition of 20% interest on the nominal pawn, which in the sharia perspective is included in the category of usury because it is an addition to the principal debt that is not permitted, and if within 1 month it is not redeemed, the interest can be paid first for the period, and if the interest is not paid then the motorcycle is released from its owner / becomes the owner of the funds. 2) The implementation of motorcycle pawning in Kota Alam Village, South Kotabumi, North Lampung, is not fully in accordance with Islamic economic law. The 5% deduction for maintenance costs should be explained and mutually agreed upon, rather than deducted directly from the pawn funds. Furthermore, the transfer of motorcycle ownership to the pawnbroker if interest is not paid also contradicts Islamic principles. Under Islamic law, collateral cannot immediately become the pawnbroker's property; instead, it must be sold first, with the proceeds used to pay off the debt, with any excess funds returned to the owner.

Actions (login required)

View Item