PERLINDUNGAN PEKERJA ATAS PERJANJIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Toko Berkah Abadi Desa Ketiau Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)

SAJIDATUL, MUHARROMAH (2026) PERLINDUNGAN PEKERJA ATAS PERJANJIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Toko Berkah Abadi Desa Ketiau Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pemilik usaha dan tenaga kerja. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kerja di Toko Berkah Abadi Desa Ketiau Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, khususnya mengenai pemberian tunjangan seperti makan, transportasi, dan kesehatan. Dalam praktiknya, perjanjian kerja masih dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan lemahnya perlindungan hak pekerja. Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada dua sistem hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, perlindungan pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara dalam hukum Islam, konsep perlindungan kerja didasarkan pada akad ijarah, yang menekankan prinsip keadilan („adl), kejujuran (amanah), dan tanggung jawab (mas‟uliyyah) dalam hubungan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan pekerja dalam perjanjian kerja di Toko Berkah Abadi, serta meninjau pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja di Toko Berkah Abadi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sebagian pekerja tidak memperoleh tunjangan sesuai kesepakatan karena perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Dalam hukum Islam, hal ini bertentangan dengan nilainilai akad ijarah yang menuntut keadilan dan pemenuhan hak pekerja, sedangkan dalam hukum positif melanggar ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 36 Tahun 2021. Oleh karena itu, perlu diterapkan perjanjian kerja tertulis dan peningkatan kesadaran hukum agar hubungan kerja lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ABSTRACT his research is based on the importance of protecting workers in employment agreements between employers and employees. The focus of this study is the implementation of employment agreements at Toko Berkah Abadi in Ketiau Village, Way Pengubuan District, Central Lampung Regency, particularly regarding allowances such as meal, transportation, and health benefits. In practice, these agreements are still made verbally without written contracts, resulting in legal uncertainty and weak protection of workers‟ rights. Theoretically, this study is grounded in two legal perspectives: positive law and Islamic law. Under positive law, worker protection is regulated in Law Number 13 of 2003 and Government Regulation Number 36 of 2021 on wages. Meanwhile, in Islamic law, the concept of labor protection is based on the ijarah contract, which emphasizes the principles of justice („adl), honesty (amanah), and responsibility (mas‟uliyyah) in employment relations. This study aims to identify and analyze the implementation of worker protection in employment agreements at Toko Berkah Abadi, as well as to examine it from the perspectives of Islamic and positive law. It employs a qualitative descriptive-analytical method, with data collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using normative and empirical approaches. The results show that the employment agreements at Toko Berkah Abadi have not fully met the principles of justice and legal certainty. Some workers did not receive the agreed allowances because the agreements were only verbal. From an Islamic perspective, this contradicts the ijarah values that require fairness and the fulfillment of workers‟ rights, while from the positive law perspective, it violates Law No. 13 of 2003 and Government Regulation No. 36 of 2021. Therefore, written employment contracts and greater legal awareness are needed to create fair labor relations consistent with Islamic principles and national regulations.

Actions (login required)

View Item