TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK POTONGAN DALAM PENARIKAN TABUNGAN DI PASAR PANJANG KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

AISAH, BINTI SUJAI (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK POTONGAN DALAM PENARIKAN TABUNGAN DI PASAR PANJANG KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik potongan dalam penarikan tabungan di Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Tabungan nonformal yang dikelola sejak 2020 ini menggunakan akad Ijarah dengan potongan standar 4% (Rp40.000) dari setiap penarikan Rp1.000.000 sebagai imbalan jasa pengelolaan. Namun, ditemukan variasi potongan sebesar 2,5% (Rp25.000) dan 3,5% (Rp35.000) untuk sebagian penabung yang dipengaruhi kedekatan personal dengan pengelola. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi, wawancara terhadap sembilan informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad Ijarah yang digunakan sah menurut syariah, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomi Islam, terutama keadilan (al-'adl), keterbukaan, kerelaan (taradhi), dan bebas dari ketidakjelasan (gharar). Tingkat gharar mencapai 60% yang termasuk kategori gharar fahisy (gharar berat). Perbedaan potongan yang tidak diinformasikan secara terbuka menunjukkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yang menekankan kejelasan upah (ujrah) sejak awal akad. Penelitian menyimpulkan bahwa sistem tabungan tersebut perlu direformasi agar lebih adil, transparan, dan konsisten dengan prinsip syariah, sehingga mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan masyarakat. ABSTRACT This study aims to analyze the deduction practices in savings withdrawal at Pasar Panjang, Panjang District, Bandar Lampung City, and evaluate their compliance with Islamic economic law principles. This informal savings scheme, managed since 2020, employs an Ijarah contract with a standard 4% deduction (Rp40,000) from every Rp1,000,000 withdrawal as a management service fee. However, variations in deduction rates of 2.5% (Rp25,000) and 3.5% (Rp35,000) were found for certain savers, influenced by personal closeness to the manager. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through observation, interviews with nine informants, and documentation. Results indicate that although the Ijarah contract used is valid according to sharia, its implementation does not fully reflect Islamic economic principles, particularly justice (al-'adl), transparency, mutual consent (taradhi), and freedom from uncertainty (gharar). The gharar level reaches 60%, categorized as gharar fahisy (severe gharar). The undisclosed differential deductions demonstrate injustice and contradict DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 on Ijarah Financing, which emphasizes clear wage (ujrah) specification from the contract's inception. The study concludes that the savings system requires reform to become more equitable, transparent, and consistent with sharia principles, thereby reflecting values of honesty, justice, and responsibility in community financial management.

Actions (login required)

View Item