SATRIO, JAYA SAKTI (2026) TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH TERHADAP UNDANGUNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 PASAL 26 HURUF F TENTANG DESA DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL WARGA YANG KURANG MAMPU (Studi di Balai Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (4MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi karena Masih ada beberapa keluarga yang berekonomi di bawah standar dan membutuhkan bantuan sosial dari pemerinta h, karena kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. sebagai solusi nya pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) namun terkendala dengan sistem bantuan nya yang kurang merata, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementas i terhadap Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 26 Huruf F tentang desa dalam penyaluran bantuan sosial warga yang kurang mampu di Way Huwi Kecamatan Jati Agun, serta menganalisisnya tinjauan Siyāsah Tanfīżiyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis, yang menggambarka n fenomena berdasarkan data di lapangan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui Peraturan undang-undang, Al-Qur’an, dan Hadis, serta data sekunder yang berasal dari literatur pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, serta dokumentasi. Data yang terkumpul diolah melalui tahapan editing dan sistemating, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif untuk menghasilka n kesimpulan yang bersifat umum dari temuan-temuan khusus di lapangan. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Desa WayHuwi secara umum telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 26, namun belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kendala dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan data penerima secara berkala, peningkatan pengawasan, serta profesionalisme aparatur desa agar prinsip 6T dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Berdasarkan perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Desa WayHuwi telah mencerminkan upaya kepemimpinan Islami yang berlandaskan amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi masih dibutuhkan agar pemerintahan desa benar-benar menjalankan nilai-nilai Islam serta mencapai tujuan pembangunan dan keadilan sosial secara maksimal. ABSTRACT This research is motivated by the fact that several families in WayHuwi Village still live below the economic standard and require social assistance from the government, as poverty reflects a condition where basic human needs are not fulfilled. As a solution, the government has provided assistance in the form of Direct Cash Assistance (BLT); however, the distribution system remains uneven. This study aims to examine the implementation of Law Number 06 of 2014 Article 26 Letter F concerning villages in the distribution of social assistance to underprivileged residents in WayHuwi Village, Jati Agung District, and to analyze it through the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah. The research uses a field research method with a qualitative descriptive approach to describe phenomena based on field data. The data sources consist of primary data obtained from laws, the Qur’an, and Hadith, and secondary data from supporting literature. Data collection techniques include observation, structured and unstructured interviews, and documentation. The collected data were processed through editing and systematizing stages, then analyzed qualitatively using an inductive method to draw general conclusions from specific findings in the field. The results show that the implementation of social assistance distribution in Way Huwi Village has generally been in accordance with Law Number 06 of 2014 Article 26, though it has not been fully optimal. Issues remain regarding targeting accuracy, timeliness, transparency, and accountability. Therefore, periodic updating of beneficiary data, improved supervision, and enhanced professionalism of village officials are necessary to achieve the 6T principles and improve community welfare. From the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah, the implementation reflects Islamic leadership values based on trust, justice, and public welfare. Nevertheless, further improvement in transparency and information disclosure is required so that village governance truly embodies Islamic values and achieves the goals of development and social justice.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 07 Jan 2026 07:19 |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 07:19 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/42143 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


