AKAD PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDART (QRIS) DALAM TRANSAKSI DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Toko Foto Copy & Print Barokah)

SITI, NURKHOFIFAH (2026) AKAD PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDART (QRIS) DALAM TRANSAKSI DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Toko Foto Copy & Print Barokah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Studi ini mengkaji validitas akad dalam Sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari perspektif hukum ekonomi Islam, sebagai respons terhadap tantangan epistemologis transformasi digital terhadap teori akad klasik. Digitalisasi transaksi ekonomi telah memperkenalkan kompleksitas baru dalam penerapan pilar dan syarat akad sebagaimana dipahami dalam kerangka fiqh muamalah konvensional, sehingga memerlukan reinterpretasi konseptual terhadap mekanisme ijāb qabūl, konsep majlis al-'aqd, dan validitas bentuk akad non-verbal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan yang mengintegrasikan analisis tematik induktif, tinjauan dokumen berdasarkan kerangka fiqh muamalah, dan pengamatan partisipatif terstruktur di Toko Foto Copy & Print Barokah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad utama yang terbentuk dalam transaksi QRIS adalah akad jual beli (ba'i), sementara akad tambahan meliputi wakālah antara pelaku usaha dan penyedia layanan, serta ijarāh dalam konteks layanan pemrosesan pembayaran. Dari perspektif Syariah, QRIS sesuai dengan prinsip an-taradhi (kesepakatan bersama), al- ʿadālah (keadilan), dan lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak merugikan), terutama karena transparansi biaya dan perlindungan konsumen yang dimilikinya, sehingga penggunaan QRIS dapat dinyatakan sah menurut hukum ekonomi Islam dan berpotensi menjadi model untuk instrumen pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. ABSTRACT This study examines the validity of contracts in the Indonesian Standard Quick Response Code System (QRIS) from the perspective of Islamic economic law, as a response to the epistemological challenges of digital transformation to classical contract theory. The digitalization of economic transactions has introduced new complexities in the application of the pillars and conditions of contracts as understood within the framework of conventional fiqh muamalah, thus requiring a conceptual reinterpretation of the ijab-qabul mechanism, the concept of majlis al- 'aqd, and the validity of non-verbal contract forms. This study uses a descriptive qualitative method with a field research approach that integrates inductive thematic analysis, document review based on the fiqh muamalah framework, and structured participatory observation at Toko Foto Copy & Print Barokah. The results indicate that the main contract formed in QRIS transactions is a sale and purchase contract (ba'i), while additional contracts include wakalah between business actors and service providers, as well as ijarah in the context of payment processing services. From a Shariah perspective, QRIS is in accordance with the principles of an-taradhi (mutual agreement), al- 'adalah (fairness), and la dharar wa la dhirar (no harm), particularly due to its cost transparency and consumer protection, therefore the use of QRIS can be declared valid according to Islamic economic law and has the potential to become a model for digital payment instruments that are in accordance with the principles of Islamic muamalah.

Actions (login required)

View Item