ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAUR DI PROVINSI BENGKULU

ALBIMAN, SAPUTA (2026) ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAUR DI PROVINSI BENGKULU. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Keberagaman sistem kewarisan di Indonesia mencerminkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Penelitian ini mengkaji praktik pembagian warisan pada masyarakat adat Kaur di Provinsi Bengkulu yang menggunakan sistem bilateral dengan mekanisme musyawarah keluarga. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum waris Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dengan menganalisis data primer berupa AlQur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang undangan, serta data sekunder dari literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kaur membagi harta waris secara fleksibel berdasarkan kesepakatan, tanpa perbedaan mendasar antara anak laki-laki dan perempuan. Sistem ini menekankan keadilan kontekstual, misalnya melalui praktik “gilir sawah” sebagai bentuk pemanfaatan kolektif aset keluarga. Dari perspektif Islam, sistem ini tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan faraidh yang bersifat qath‟i, khususnya terkait pembagian proporsional laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa. Namun, prinsip musyawarah dan keseimbangan yang dianut adat Kaur dapat menjadi pintu masuk bagi harmonisasi dengan syariat. Penelitian ini menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara tokoh agama, adat, dan pemerintah dalam merumuskan model pewarisan yang adil, kontekstual, serta sesuai dengan prinsip hukum Islam dan kerangka hukum nasional. ABSTRACT The diversity of inheritance systems in Indonesia reflects the interaction between Islamic law, customary law, and national law. This study examines the inheritance distribution practices of the Kaur indigenous community in Bengkulu Province, which adopts a bilateral system through family deliberation. The main focus is to analyze the compatibility of these practices with the principles of Islamic inheritance law. This research employs a descriptive qualitative method based on library study, utilizing primary data from the Qur‟an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant legislation, alongside secondary data from academic literature. The findings reveal that the Kaur community distributes inheritance flexibly through consensus, granting rights to both sons and daughters without strict proportional distinctions. A contextual notion of justice is emphasized, as reflected in practices such as gilir sawah (rotational use of farmland) as a form of collective asset management. From the perspective of Islamic law, this system is not entirely aligned with the faraidh provisions, which are definitive (qath‟i), particularly regarding the proportional shares between male and female heirs as prescribed in Surah An-Nisa. Nevertheless, the principles of deliberation and social balance inherent in Kaur customary practice can serve as an entry point for harmonization with Sharia. This study underscores the importance of constructive dialogue among religious scholars, customary leaders, and state institutions to formulate an inheritance model that is just, contextual, and consistent with both Islamic principles and the national legal framework.

Actions (login required)

View Item