TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBEDAAN UPAH ANTAR PEKERJA DALAM PEMBUATAN JAJANAN PASAR (Studi di Dapur Pelangi Kelurahan Sukarame Baru Bandar Lampung)

NAILA, WATI (2025) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBEDAAN UPAH ANTAR PEKERJA DALAM PEMBUATAN JAJANAN PASAR (Studi di Dapur Pelangi Kelurahan Sukarame Baru Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis praktik Pembedaan Upah Antar Pekerja di Usaha Jajanan Pasar Dapur Pelangi, Kelurahan Sukarame Baru, Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan utama terletak pada ketidakkonsistenan sistem pengupahan yang melanggar kesepakatan awal, dimana terjadi disparitas upah mingguan antara pekerja (Rp200.000 versus Rp250.000) meskipun melakukan pekerjaan yang sama, disertai jam kerja yang melebihi waktu normal tanpa kompensasi tambahan. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam konsep ijarah yang mengharuskan transparansi, keseimbangan hak-kewajiban, dan pemenuhan akad sesuai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian praktik pengupahan tersebut dengan nilai-nilai muamalah Islam, khususnya prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan kerja yang diamanatkan oleh syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) untuk mengkaji pembedaan upah antar pekerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sumberdata dalam penelitian ini terdiri data primer dan skunder yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para informan. Analisis data dilakukan menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan temuan penelitian secara komprehensif dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengupahan di Dapur Pelangi mengandung disparitas upah 25% (Rp200.000 vs Rp250.000 per minggu) yang tidak didasarkan kriteria objektif, melainkan penilaian subjektif tanpa transparansi memadai meskipun seluruh pekerja menjalankan beban kerja yang relatif sama. Praktik ini melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu keadilan (al- 'adl), transparansi (ash-shidq), kerelaan (mabda'ar-ridha), dan ujratul mithl (upah setara), serta tidak memenuhi rukun akad yang mengharuskan kejelasan shighat al-'aqd dalam penetapan upah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sistem pengupahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam hubungan kerja, sehingga diperlukan perbaikan sistem yang selaras dengan prinsip hukum ekonomi Islam. ABSTRACT This study analyzes the practice of wage differentiation among workers at Dapur Pelangi Traditional Snack Business, Sukarame Baru Village, Bandar Lampung from an Islamic law perspective. The main problem lies in the inconsistent wage system that violates the initial agreement, where wage disparity occurs between workers (Rp200,000 versus Rp250,000 weekly) despite performing the same job, accompanied by working hours that exceed normal time without additional compensation. This condition potentially contradicts the principle of justice in the concept of ijarah which requires transparency, balance of rights and obligations, and fulfillment of contracts according to agreements. This study aims to evaluate the compatibility of such wage practices with Islamic muamalah values, particularly the principles of justice and transparency in employment relationships mandated by sharia. This study employs qualitative methods with a field research approach to examine wage differentiation among workers from the perspective of Islamic economic law. The data sources in this study consist of primary and secondary data obtained directly through interviews with informants. Data analysis was conducted using desriptive methods with a qualitative approach to comprehensively and deeply describe and examplain the research findings. The research findings indicate that the wage system at Dapur Pelangi contains a 25% wage disparity (Rp200,000 vs Rp250,000 per week) that is not based on objective criteria, but rather on subjective assessments without adequate transparency despite all workers carrying out relatively similar workloads. This practice violates the principles of Islamic economic law, namely justice (al-'adl), transparency (ash-shidq), mutual consent (mabda'ar-ridha), and fair wages (ujratul mithl), and does not fulfill the pillars of contracts that require clarity in shighat al-'aqd in wage determination. The research conclusion confirms that the wage system contradicts Islamic values that prioritize justice and transparency in employment relationships, thus requiring system improvements that align with Islamic economic law principles.

Actions (login required)

View Item