A N A LI S I S S I Y Ā S AH T A N F Ī Ż I Y Y AH TE RH A DAP P ENERAP AN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

BILAL, AHMAD FEBRIANSYAH ZL (2025) A N A LI S I S S I Y Ā S AH T A N F Ī Ż I Y Y AH TE RH A DAP P ENERAP AN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsipprinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat menjadi objek penelitian karena di satu sisi telah berupaya menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, namun di sisi lain masih ditemukan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini menarik dikaji melalui pisau analisis Siyāsah Tanfīżiyyah yang menekankan amanah, keadilan, kemaslahatan, musyawarah (syūrā), serta ketaatan kepada peraturan yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis, yang menggabungkan studi kepustakaan dengan penelitian lapangan di Pekon Kenali. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap 12 informan kunci yang terdiri dari peratin, perangkat pekon, anggota LHP/BPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga yang memahami pemerintahan desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang- undangan, kitab dan buku Fiqh Siyāsah, serta literatur terkait Good Governance dan pemerintahan desa. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, dan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Pekon Kenali telah mengarah pada penerapan prinsip Good Governance, khususnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, meskipun masih bersifat formal, terbatas, dan belum sepenuhnya inklusif. Dari perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah, penyelenggaraan pemerintahan desa secara substansial sudah mengandung nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, syūrā, dan ketaatan kepada ulil amri, tetapi masih memerlukan penguatan pada kualitas transparansi informasi, perluasan partisipasi warga yang merata, dan penguatan akuntabilitas publik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur pekon, penguatan mekanisme musyawarah yang inklusif, serta pengembangan sistem informasi dan pelaporan yang lebih terbuka agar tata kelola pemerintahan Pekon Kenali semakin sejalan dengan prinsip Good Governance dan nilai- nilai syariat Islam. ABSTARCT This research is motivated by the importance of implementing the principles of Good Governance in village governance, as mandated by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages. Kenali Village, Belalau District, West Lampung Regency, was chosen as the research object because, while it has attempted to implement the principles of transparency, participation, and accountability, various limitations in its implementation remain. From an Islamic legal perspective, this phenomenon is interesting to examine using the Siyāsah Tanfīżiyyah analysis, which emphasizes trustworthiness, justice, public welfare, deliberation (shūrā), and adherence to legitimate regulations. This research is a qualitative study with a normative-juridical and sociological approach, combining library research with fieldwork in Kenali Village. Primary data was obtained through in-depth interviews and observations with 12 key informants, including village heads (peratin), village officials, members of the Village Audit Board (LHP/BPD), religious leaders, traditional leaders, community leaders, and residents familiar with village governance. Secondary data were obtained from laws and regulations, Fiqh Siyāsah books, and literature related to good governance and village governance. Data were analyzed through stages of reduction, presentation, drawing conclusions, and source triangulation to test the validity of the findings. The results indicate that, in general, the implementation of Law No. 6 of 2014 in Kenali Village has led to the implementation of good governance principles, particularly transparency, participation, and accountability, although this remains formal, limited, and not yet fully inclusive. From a Siyāsah Tanfīżiyyah perspective, village governance substantially embodies the values of amanah (trust), justice, welfare, syūrā (law and order), and obedience to ulil amri (the authority of the rulers). However, it still requires strengthening the quality of information transparency, expanding equitable citizen participation, and strengthening public accountability. This study recommends increasing the capacity of village officials, strengthening inclusive deliberation mechanisms, and developing a more transparent information and reporting system so that the governance of Kenali Village is more aligned with the principles of good governance and Islamic sharia values.

Actions (login required)

View Item